Heru Budi: Sekolah Gratis Sebagai Kado Indah

“Berdasarkan rekomendasi Komisi E bidang Kesejahteraan, sudah diputuskan bahwa sekolah gratis akan segera diwujudkan untuk warga Jakarta mulai dari TK hingga SMA,” kata Basri Baco dikutip pada Jumat (3/5). Menurutnya, langkah ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi warga Jakarta. Jika rencana ini dilaksanakan, kata dia, itu akan menjadi warisan dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada rakyatnya.

“Jika ini terjadi, itu bisa menjadi hadiah indah dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bahwa di masa kepemimpinannya diumumkan dan diinisiasi bersama bahwa kami akan solid dan kompak serta bersemangat untuk mewujudkan apa yang kami sebut sebagai sekolah gratis untuk warga Jakarta,” kata Baco. Menurutnya, usulan sekolah gratis saat ini sedang dikaji oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan. Dia yakin bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu melaksanakan program sekolah gratis ini, karena alokasi anggaran yang dimiliki mencapai lebih dari Rp80 triliun setiap tahun.

“Dalam rapat Komisi E, Dinas Pendidikan telah menyampaikan bahwa mereka telah menerima arahan dari pimpinan eksekutif Pak Pj Gubernur dan Sekda, bahwa sudah dikaji dan dipertimbangkan segala aspek yang terkait dengan pelaksanaan sekolah gratis,” kata politikus Golkar ini. Dalam diskusi tersebut, kata dia, Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa dana yang dibutuhkan tidak terlalu besar dibandingkan dengan daerah lain. Jika dibandingkan dengan pemerintah daerah Bali, alokasi anggaran yang disiapkan sekitar Rp4 triliun untuk sekolah gratis.

“Dana yang kami butuhkan tidak sampai Rp1 triliun, ini lebih rendah dari perkiraan kami di Komisi E, karena enam bulan lalu kami ada Bimtek di Bali dan mengundang Disdik untuk berdiskusi dengan Pemda Bali, sempat dianggap bahwa kami butuh Rp4 triliun, tetapi setelah kajian sementara, jumlahnya turun menjadi Rp1 triliun,” kata Baco. Baco menambahkan, pentingnya sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di sekolah swasta karena banyak siswa kurang mampu akhirnya menunggak iuran bulanan, sehingga ketika lulus ijazahnya ditahan oleh sekolah.

“Banyak siswa yang akhirnya ijazahnya ditahan karena tunggakan iuran, padahal ijazah tersebut diperlukan untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, kami berharap program ini dapat dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2025 dan secara menyeluruh pada tahun 2026,” tutup Baco.
”