Mereka melakukan protes mengenakan daster, serta memukul peralatan dapur dan membentangkan poster.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, Illa Setiawati mengatakan, kuota afirmasi yang sebanyak 20 persen, hanya 15 persen yang dialokasikan untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Sedangkan 5 persen untuk peserta didik berkebutuhan khusus.
“Kuota yang 5 persen itu tidak terpakai, tapi malah dialihkan ke jalur prestasi. Seharusnya yang 5 persen itu tetap di jalur afirmasi, untuk mereka yang keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan kuota,” kata Illa di tengah aksi, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Senin (24/6).
Illa meminta agar DPRD Jabar segera memperbaiki sistem tersebut. Sehingga masyarakat kurang mampu yang tidak tertampung dalam tahapan sebelumnya bisa masuk kuota tambahan dari kuota anak berkebutuhan khusus yang tidak terpakai.
“Jadi kita minta DPRD agar memperbaiki sistem tersebut. Sehingga masyarakat yang tidak tertampung dalam kuota sebelumnya bisa masuk ke kuota tambahan,” pintanya.
Massa pun langsung berkomunikasi dengan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, dan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah.
Abdul Hadi mengatakan, kalangan keluarga ekonomi tidak mampu dalam praktiknya di PPDB tahun ini kesulitan mendapat alokasi kuota afirmasi.
“Ternyata ada kuota anak berkebutuhan khusus yang biasanya terisi, namun kali ini tidak terpakai dan dialihkan ke jalur prestasi. Mereka meminta agar dikembalikan ke jalur afirmasi,” kata Abdul Hadi.
Ia juga akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Plh Kepala Disdik Jabar agar jalur afirmasi tetap diisi oleh calon peserta didik dari kalangan keluarga tidak mampu.
“Datanya sudah ada, jadi tinggal diubah untuk dialokasikan ke jalur afirmasi,” tutupnya.
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik tanda bintang.