Itu salah satu alasan mengapa Jokowi mempercayakan Satgas Percepatan Investasi Ibukota Nusantara (IKN) kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
“Penunjukkan Bahlil sebagai satgas percepatan IKN karena Jokowi meminta agar pendanaan IKN bisa segera dicarikan oleh Bahlil kepada pengusaha-pengusaha yang biasa mengurus perizinan usahanya di wilayah Kaltim. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kaltim adalah surganya emas hitam,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kepada RMOL, Sabtu (10/8).
Menurut Hari, Bahlil memahami peta pengusaha yang beroperasi di Kaltim.
Dari situ, Jokowi membutuhkan peran Bahlil dalam menyatukan pengusaha-pengusaha yang dapat dijangkau Bahlil untuk berinvestasi di IKN.
Jokowi memberikan kebebasan kepada Bahlil untuk mencari sebanyak mungkin investor
“Dari namanya saja, sudah jelas bahwa Bahlil diberi kebebasan untuk mewujudkan agenda Jokowi di IKN sebelum akhir masa jabatannya, dan tanggung jawab IKN di akhir pemerintahan Jokowi diserahkan kepada Bahlil untuk segera disatukan dengan para pengusaha yang memiliki kepentingan besar dalam permainan emas hitam di Kaltim,” kata Hari.
Sebelumnya, Jokowi telah menyerahkan Satgas Percepatan Investasi IKN kepada Bahlil Lahadalia berdasarkan Keppres 25/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN yang ditandatangani oleh Presiden pada 5 Agustus 2024.
Bahlil akan dibantu oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Wakil Ketua Satgas, dan Wakil OIKN Firdaus Dewilmar sebagai Sekretaris Satgas.
Selanjutnya, Bahlil akan mengeksekusi sembilan tugas utama dalam mempercepat persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengembangan IKN.