Dalam menyongsong pesta pemilihan umum yang lalu, terdapat beberapa kritik yang ditujukan kepada lembaga intelijen di Indonesia. Salah satunya adalah pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai laporan terkait kegiatan dan arah politik partai-partai di Indonesia, yang dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan. Kritik ini juga mencakup dugaan keterlibatan badan intelijen dalam mendukung kandidat tertentu.
Secara prinsip, lembaga intelijen memiliki pengguna, dimana dalam konteks intelijen strategis, pengguna tersebut adalah Presiden. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi Presiden untuk menerima briefing mengenai kondisi terkini negara guna merumuskan kebijakan yang tepat. Fungsi utama intelijen adalah memberikan peringatan dini untuk mencegah terjadinya kejadian strategis yang merugikan, dalam istilah yang lebih populer disebut sebagai “mencari angsa hitam.”
Untuk membangun sistem peringatan dini ini, lembaga intelijen melakukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, baik terbuka maupun tertutup, dan menganalisisnya dengan metode tertentu agar informasi tersebut memiliki nilai yang penting. Di era digital seperti sekarang, analisis intelijen tidak hanya bergantung pada informasi yang bersifat tertutup, melainkan juga mencakup berbagai sumber informasi terbuka seperti open source intelligence, social media intelligence, dan crowdsourcing intelligence.
Peran utama intelijen saat ini bukan hanya pada pengumpulan informasi, namun juga pada kemampuan untuk mengelola informasi tersebut dengan baik. Ada cerita menarik terkait kasus serangan teror 9/11 di Amerika Serikat, dimana laporan resmi menunjukkan bahwa kegagalan terbesar terjadi karena lembaga intelijen gagal menghubungkan informasi yang ada. Hal ini menggarisbawahi pentingnya orkestrasi intelijen atau fusi intelijen, yang memungkinkan data yang dikumpulkan bisa digunakan secara maksimal untuk melindungi keamanan negara dan bangsa.
Meskipun konsep orkestrasi intelijen ini mendapat tanggapan yang beragam dari publik, langkah ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan sistem manajemen data intelijen yang dapat melintasi batas-batas organisasional. Indonesia sendiri telah melakukan reformasi dalam bidang intelijen, namun masih ada ruang untuk meningkatkan kendali demokratisasi. Penting untuk memperkuat lembaga intelijen, terutama BIN, mengingat kompleksitas tantangan keamanan yang semakin meningkat.
Indonesia telah memiliki berbagai lembaga intelijen dengan tugas yang berbeda-beda, namun saatnya untuk mengintegrasikan informasi yang mereka kumpulkan agar tidak terjadi pemisahan yang merugikan. Ancaman terhadap negara tidak lagi berasal dari satu sumber saja, namun sudah saling terkait. Oleh karena itu, koneksi antar lembaga intelijen sangat diperlukan untuk melindungi keamanan negara dari berbagai ancaman, baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
Broto Wardoyo adalah seorang Dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Program Kajian Intelijen Stratejik di Universitas Indonesia.
