Agus Joko Pramono: Pentingnya Transparansi di Tengah Tantangan Etika untuk Pimpinan KPK
Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah menyelesaikan proses wawancara para calon pimpinan (capim) KPK. Berbagai pertanyaan diajukan kepada para capim, termasuk mengenai kapasitas, integritas, dan pandangan untuk meningkatkan kinerja KPK.
Masalah etika menjadi fokus utama dalam kepemimpinan KPK. Pemberhentian ketua KPK, Firli Bahuri, pada akhir tahun 2023 merupakan salah satu contoh dari problem etika yang dihadapi lembaga tersebut. Selain itu, kinerja KPK juga menjadi sorotan, terutama karena Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 115 dalam indeks persepsi korupsi tahun 2023.
Meskipun operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, namun tidak secara signifikan berdampak pada penanganan kasus korupsi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, bahkan menyebut OTT sebagai tindakan yang “kampungan”.
Dalam situasi ini, pandangan para capim KPK tentang pengelolaan dan kinerja lembaga dalam pemberantasan korupsi menjadi krusial. Agus Joko Pramono, salah satu capim KPK, menekankan pentingnya transparansi dalam KPK. Menurutnya, transparansi merupakan kunci untuk mengatasi berbagai isu negatif yang mungkin muncul.
Agus Joko Pramono memiliki pengalaman yang relevan, terutama dalam membangun komunikasi dengan berbagai pihak dan lembaga. Selama menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ketua Majelis Kode Kehormatan dan Etik (MKKE) BPK, Agus telah terbukti memiliki keberanian dan komitmen dalam memimpin.
Dengan rekam jejak yang solid, Agus Joko Pramono menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas kepemimpinan yang diakui secara nasional maupun internasional. Keberaniannya dalam memaparkan rekam jejaknya juga menunjukkan komitmen pada transparansi lembaga.
