Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menegaskan bahwa pentingnya pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri sebagai langkah krusial dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di Indonesia.
Diskusi terbatas mengenai Restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) yang diselenggarakan di Universitas Bakrie, Jakarta, menyoroti pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Rizal Darma Putra mengungkapkan bahwa pemisahan ini akan membantu memperjelas pembagian tugas dan mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga intelijen.
Selain pemisahan fungsi, pengawasan yang efektif dan transparan terhadap lembaga intelijen seperti BIN juga menjadi fokus utama dalam diskusi tersebut. Rizal Darma Putra menekankan bahwa pengawasan terhadap anggaran, operasi, dan regulasi sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
Muhammad Haripin, peneliti BRIN, menyoroti perlunya penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga intelijen. Haripin juga menekankan pentingnya pola rekrutmen dan pendidikan yang lebih profesional di sektor intelijen guna meningkatkan kualitas dan diversitas personel.
Aisha Kusumasomantri, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, menekankan urgensi memperkuat intelijen luar negeri dalam menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Peran intelijen luar negeri dianggap krusial dalam mengantisipasi ancaman dari luar yang dapat membahayakan keamanan nasional.
Diskusi juga mencatat kritik terhadap struktur kelembagaan BIN yang didominasi oleh unsur militer, yang dianggap menghambat pengembangan intelijen yang lebih adaptif dan modern. Para ahli dan peneliti yang hadir sepakat bahwa restrukturisasi BIN harus mencakup aspek pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, dan peningkatan pengawasan.
Diharapkan dengan restrukturisasi BIN yang komprehensif, Indonesia dapat memiliki sistem intelijen yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
