Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan sejumlah prestasi dan kebijakan strategis di sektor perumahan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Sirait mengungkapkan kemajuan pembangunan di Ibukota Negara Kepulauan (IKN) dan Kemayoran serta berbagai kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan. Pembangunan 27 menara dan sejumlah rumah di IKN telah rampung dan siap diresmikan, demikian juga dengan kemajuan pembangunan di Desa Atlet Kemayoran.
Maruarar melaporkan bahwa 3 menara di Kemayoran akan diresmikan di akhir Januari, 7 menara pada bulan April, dan 10 menara di akhir April sesuai dengan proposal yang disampaikannya. Presiden Prabowo menekankan pentingnya memberikan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam kebijakan perumahan. Bapak Sirait menjelaskan bahwa kebijakan tersebut termasuk penyewaan termurah untuk MBR, di atasnya untuk ASN, dan kemudian yang komersial, menegaskan keselarasan kebijakan dengan kepentingan rakyat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama kementerian lain merancang kebijakan konkret yang mendukung MBR, termasuk penghapusan Biaya Persetujuan Bangunan (PBG) atau IMB. Proses PBG yang sebelumnya membutuhkan 45 hari kini hanya 10 hari dan bahkan dapat diselesaikan dalam waktu singkat seperti 17 menit di Jakarta, 1 jam di Sumedang, dan Tangerang. Maruarar juga mengumumkan penghapusan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR dengan pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan perumahan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan serangkaian langkah nyata ini, diharapkan sektor perumahan di Indonesia dapat semakin inklusif dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.