Mahkamah Agung Rusia telah menetapkan status hukum mata uang kripto sebagai properti, yang mengakui aset digital termasuk kripto untuk proses pidana. Ketua Mahkamah Agung Irina Podnosova membahas hal ini dalam pertemuan baru-baru ini dengan para hakim dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menekankan peningkatan kejahatan terkait mata uang digital, yang menjadi alat untuk kejahatan dan pelanggaran. Mahkamah Agung terlibat dalam penyusunan inisiatif legislatif untuk mengakui mata uang digital sebagai properti, memperkuat kemampuan penegak hukum dalam menangani kejahatan terkait kripto.
Sebelumnya, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa konversi bitcoin menjadi rubel dapat dianggap pencucian uang jika diperoleh melalui aktivitas ilegal, seperti dalam kasus transaksi narkoba. Keputusan pengadilan ini menegaskan bahwa mata uang kripto dapat dikenakan undang-undang anti pencucian uang. Pada tahun 2021, pengadilan juga mengakui WMZ sebagai objek hak sipil, yang membuka jalan bagi perlakuan hukum terhadap aset digital di Rusia. Semua upaya ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam mengatur mata uang kripto di negara tersebut.
Dengan meningkatnya penggunaan mata uang digital dalam aktivitas kriminal, definisi hukum yang lebih jelas diperlukan untuk mengawasi dan mengatasi kejahatan tersebut. Dengan mengklasifikasikan mata uang kripto sebagai properti, otoritas akan lebih mudah melacak, membekukan, dan menyita aset digital terlarang. Hal ini sejalan dengan tren regulasi kripto global yang menyoroti pentingnya kejelasan hukum dalam keuangan digital. Tetap waspada dan teliti sebelum berinvestasi dalam kripto, yang menjadi tanggung jawab pembaca.
