Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah menanggapi skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkap dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan pemerintah terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi.
Pemerintah mendukung upaya penegakan hukum Jaksa Agung sebagai bagian dari agenda lebih luas Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Reformasi tata kelola perusahaan, baik di tingkat induk maupun anak perusahaan Pertamina, juga didorong oleh pemerintah untuk memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalismenya. Pertamina dianggap sebagai pilar ekonomi utama Indonesia yang perlu membersihkan operasinya untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap kasus penipuan bahan bakar dan melakukan reformasi sektor migas negara dengan memprioritaskan kepentingan publik. Dalam upaya membersihkan operasinya, Pertamina didorong untuk muncul sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Semua langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan dan memastikan kepentingan rakyat selalu diutamakan.