Maroko sedang merencanakan untuk mengatur penggunaan aset kripto dengan sebuah kerangka legislatif yang hampir siap untuk diterapkan. Gubernur Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, menyatakan bahwa tujuan dari kerangka hukum ini adalah untuk mendorong inovasi di sektor keuangan dan sekaligus mengatur penggunaan aset kripto. Dalam pertemuan terakhir dewan BAM, di 2024, mereka memutuskan bahwa regulasi kripto harus sejalan dengan rekomendasi G20 dan mampu mengatasi risiko yang terkait dengan aset kripto.
Jouahri juga menyebutkan bahwa Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah memberikan bantuan teknis dalam pengembangan kerangka hukum tersebut dengan fokus pada tujuan yang jelas: yaitu menciptakan keseimbangan antara inovasi kripto dan kestabilan lingkungan keuangan yang diatur dengan baik. Pemerintah Maroko berharap dapat menetapkan dirinya sebagai salah satu negara berkembang pertama yang memiliki undang-undang yang jelas dan komprehensif tentang aset kripto.
Program ini diharapkan dapat membantu Maroko dalam menangani tantangan keuangan dan ekonomi yang mungkin timbul akibat digitalisasi sistem moneter. Proses penerapan teks legislatif ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari konsultasi publik, persetujuan parlemen, hingga kesepakatan dengan kabinet. Pada tahun 2023, Maroko menempati peringkat ke-13 dari 20 negara dengan penggunaan bitcoin terbesar, menurut survei oleh Insider Monkey. Meskipun demikian, laporan adopsi kripto global Chainalysis pada tahun yang sama menempatkan Maroko di peringkat ke-20 dalam adopsi kripto di kawasan Afrika Utara.
Penekanan penting dari artikel ini adalah bahwa setiap keputusan investasi terletak di tangan pembaca. Oleh karena itu, penting bagi pembaca untuk mempelajari dan menganalisis sebelum melakukan pembelian dan penjualan aset kripto. Liputan6.com ingin menegaskan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari keputusan investasi yang diambil oleh pembaca.