Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini merilis laporan evaluasi tentang kinerja Badan Bank Tanah. Laporan tersebut memberikan sorotan pada aspek tata kelola, akuisisi lahan, dan penyediaan tanah untuk reforma agraria. Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengakui bahwa catatan dari BPK akan digunakan sebagai pedoman untuk perbaikan internal.
Parman menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada sebagai bagian dari upaya perbaikan yang berkelanjutan. Ia juga menegaskan bahwa audit BPK bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme kontrol yang penting.
Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, menyoroti bahwa audit yang dilakukan merupakan yang pertama kali mencakup semua tugas dan fungsi Bank Tanah. Ia menekankan pentingnya komitmen perbaikan dan percepatan program-program prioritas. Bank Tanah sendiri telah berhasil mengakuisisi 33.000 hektare lahan dan mengalokasikan 30 persen dari tanah negara untuk reforma agraria, termasuk untuk proyek-proyek strategis seperti Bandara VVIP IKN dan jaringan jalan tol.
Meskipun telah ada upaya yang diapresiasi, Akhsanul menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi masih besar. Dia menyatakan pentingnya sinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan pengelolaan lahan yang lebih signifikan di masa depan. Akhirnya, Akhsanul menekankan bahwa kerja sama yang baik selama proses audit adalah landasan penting untuk pengawasan yang efektif ke depan.
