Kemandirian Antariksa Indonesia
Pesatnya perkembangan teknologi global serta persaingan geopolitik yang semakin intensif dalam bidang antariksa menuntut Indonesia untuk merumuskan strategi nasional yang fokus pada kemandirian antariksa. Dalam acara diskusi mengenai “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), para narasumber menyoroti kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional di era modern.
Dalam diskusi tersebut, kemandirian antariksa disorot sebagai keharusan strategis untuk mengamankan kedaulatan Indonesia di tengah persaingan antariksa yang semakin sengit. Penguasaan teknologi antariksa dianggap sebagai syarat penting bagi kelangsungan hidup bangsa di masa depan. Indonesia, yang telah memiliki sejarah panjang dalam eksplorasi antariksa sejak puluhan tahun lalu, perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan program antariksa.
Dalam konteks ini, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menegaskan bahwa ruang antariksa harus diperlakukan sebagai domain strategis yang memengaruhi pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Indonesia harus bergerak dari posisi sebagai pengguna pasif menjadi aktor yang proaktif dalam merumuskan kebijakan antariksa. Langkah-langkah konkret seperti memperluas dan merevitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional disarankan agar Indonesia dapat bergerak lebih maju dalam bidang ini.
Dari sudut pandang Asosiasi Antariksa Indonesia, pentingnya membangun ekosistem antariksa nasional yang mandiri dan berkelanjutan menjadi sorotan utama. Hal ini melibatkan berbagai aspek mulai dari manufaktur, peluncuran satelit, hingga pemanfaatan data dari satelit. Kerjasama internasional dalam alih teknologi, penguatan start-up lokal, dan kebijakan yang konsisten juga menjadi kunci dalam menuju Indonesia Emas 2045.
Selain itu, kontribusi dari DPR RI dalam penguatan sektor antariksa juga ditekankan. Pembentukan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sebagai langkah awal untuk memperkuat kedaulatan vertikal menjadi prioritas. Kerjasama lintas sektor, investasi dalam riset dan pengembangan, serta eksplorasi antariksa yang berkelanjutan merupakan hal yang penting untuk mendukung kepentingan nasional jangka panjang.
Dalam menghadapi tantangan global terkait antariksa, Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama internasional dan mengedepankan peran diplomasi dalam kebijakan antariksa. Posisinya sebagai negara berkembang harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan keadilan global dalam hal antariksa.
Pentingnya membangun kemandirian antariksa juga disuarakan oleh peserta diskusi yang mempertanyakan kurangnya dukungan politik serta arah kelembagaan yang belum jelas dalam pengembangan sektor antariksa di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dalam penataan kelembagaan, regulasi yang konsisten, dan kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang mendesak untuk mengakselerasi pembangunan industri antariksa di Indonesia.
Dari hasil diskusi ini, menjadikan kemandirian antariksa sebagai fokus utama dalam pembangunan bangsa ke depan menjadi hal yang sangat penting. Langkah-langkah strategis dan terpadu perlu segera diimplementasikan untuk menjaga kedaulatan dan daya saing Indonesia di tengah persaingan geopolitik yang semakin ketat di era globalisasi ini.
Sumber: Strategi Kemandirian Antariksa Indonesia Dan Peran RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia Di Tengah Rivalitas Global
