Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, mengusulkan percepatan pelaksanaan Kongres Persatuan PWI guna menyelesaikan polemik internal dan mencegah berlarutnya dualisme kepemimpinan di organisasi. Usulan ini muncul setelah Hendry Ch Bangun (HCB) tetap mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum PWI meskipun telah diberhentikan sebagai anggota. Pemecatan Hendry dilakukan melalui 3 jalur organisasi resmi dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dasar pemecatan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik terhadap dana bantuan Uji Kompetensi Wartawan. Zulmansyah menyayangkan pernyataan Hendry setelah penandatanganan kesepakatan menjelang Kongres Persatuan PWI. Langkah percepatan Kongres diharapkan dapat mengembalikan kesatuan organisasi serta menjaga marwah profesi Wartawan. Kementerian Hukum dan HAM telah membekukan kepengurusan PWI versi Hendry, dan Dewan Pers tidak lagi mengakui Hendry sebagai Ketua Umum. Zulmansyah menekankan pentingnya pemahaman mengenai legalitas administratif dan keabsahan organisasi berdasarkan etik dan konstitusi. Ia mengimbau anggota PWI dan insan pers untuk mendukung upaya rekonsiliasi, mencermati fakta dengan hati-hati, dan menjaga marwah PWI bersama-sama.
