Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diprojeksikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bahwa inflasi nasional akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5% ±1% pada tahun 2025 dan 2026. Sri Mulyani menyampaikan bahwa inflasi inti diperkirakan semakin rendah dengan ekspektasi inflasi yang terjaga. Inflasi Inti diwujudkan dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencatatkan angka rendah sebesar 1,8% (yoy) pada Juni 2025. Inflasi inti juga turun menjadi 2,3% (yoy), yang menandakan efektivitas kebijakan suku bunga dalam menjaga ekspektasi inflasi sesuai sasaran.
Menkeu juga menjelaskan bahwa berbagai komponen inflasi lainnya menunjukkan tren positif. Misalnya, inflasi makanan yang volatil mencatatkan 0,37% yoy per Maret 2025 berkat pasokan pangan yang stabil dan pengendalian inflasi yang konsisten dari Tim Pengendali Inflasi. Sementara inflasi harga yang ditetapkan pemerintah terjaga pada tingkat 1,34% (yoy), meskipun terjadi penyesuaian tarif air minum dan harga produk tembakau.
Perkiraan ke depan, inflasi makanan yang volatil diperkirakan akan tetap stabil dengan dukungan sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Menariknya, pemerintah terus menjalankan peran countercyclical untuk meredam tekanan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui program-program strategis dan stimulus ekonomi.
Lebih lanjut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan bahwa BI telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak empat kali sejak tahun lalu karena inflasi terkendali. Saat ini, suku bunga acuan berada pada level 5,25% dan diproyeksikan tetap rendah, berada di sekitar 2,5% hingga akhir tahun. Stabilitas nilai tukar rupiah juga tetap terjaga sesuai fundamental, mendukung pertumbuhan ekonomi.
Tentu saja, dalam dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia terus mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran yang inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti bahwa meskipun kebijakan moneter sudah cukup progresif, dukungan dari kebijakan fiskal, sektoral, dan kepastian hukum yang kuat tetap diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dunia usaha. Menjaga stabilitas sebagai prioritas utama dengan menghindari kebijakan berisiko sistemik juga menjadi perhatian yang disampaikan oleh Wijayanto.
