Demonstrasi yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan dampak yang cukup serius. Beberapa partai politik mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI yang dianggap telah membuat pernyataan atau tindakan yang menyakiti perasaan masyarakat. Keputusan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan strategis bersama pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu (31/8). Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa partai politik telah mengambil langkah konkret dengan mencabut keanggotaan, mengurangi tunjangan, dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota dewan yang melakukan kesalahan.
Daftar lima anggota DPR yang dinonaktifkan termasuk Ahmad Sahroni dari Partai NasDem, Nafa Urbach dari Partai NasDem, Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional, Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional, dan Adies Kadir dari Partai Golkar. Setiap anggota dewan tersebut dinonaktifkan karena pernyataan atau tindakan yang dianggap tidak pantas dan merugikan masyarakat, sesuai dengan kebijakan dari masing-masing partai politik.
Langkah tegas yang diambil oleh partai politik ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran publik dan memperkuat komitmen anggota DPR dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dijamin oleh undang-undang asalkan disampaikan secara damai. Tindakan ini juga merupakan bentuk peringatan bagi anggota DPR untuk lebih memperhatikan tindakan dan pernyataan yang mereka sampaikan agar tidak melanggar etika politik dan merugikan kepentingan rakyat.
