Pemerintah Harus Netral dalam Dinamika PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedang dalam proses mencari ketua umum setelah terjadi kericuhan dan perseteruan antara sejumlah kader PPP. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah akan tetap netral dalam menangani dinamika kepengurusan partai tersebut. Pemerintah akan tetap objektif dan tidak memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam PPP. Yusril menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengesahkan susunan pengurusan partai tersebut, tanpa ikut campur dalam urusan internal partai. PPP diminta untuk segera mendaftarkan susunan pengurus partai ke Kementerian Hukum setelah ketua umum dipilih, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Pemerintah akan menunggu kesepakatan internal partai sebelum mengesahkan susunan pengurus baru. Dokumen resmi seperti putusan mahkamah partai atau pengadilan akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk pengesahan kepengurusan partai. Tindakan pemerintah tidak akan mencampuri urusan PPP dan akan tetap mendukung proses internal partai untuk mencapai kesepakatan.

Source link