Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa hingga Agustus 2025, investasi bidang hilirisasi mineral dan batubara (minerba) telah mencapai sekitar US$4 miliar atau sekitar Rp66,32 triliun. Secara khusus, nikel menjadi komoditas strategis yang memiliki nilai yang tinggi. Menteri menargetkan investasi sektor tersebut bisa mencapai 8–10 miliar dolar AS atau sekitar Rp132,65 triliun-Rp165,81 triliun. Kebijakan hilirisasi dinilai memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai ekspor nasional, khususnya dari sektor nikel. Sebagai contoh, nilai ekspor nikel pada tahun 2017–2018 hanya US$3,3 miliar, namun setelah menghentikan ekspor bijih mentah dan membangun industri pengolahan, nilai ekspor pada 2023–2024 melonjak menjadi US$35–40 miliar dolar AS.
Program hilirisasi ini diharapkan mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun pengelolaan sumber daya alam yang dapat menambah nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain nikel, sektor tembaga juga mengalami perkembangan positif, terutama dengan beroperasinya smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, yang merupakan pabrik single line terbesar di dunia dengan investasi mencapai US$3 miliar. Selain itu, pemerintah juga sedang mendorong hilirisasi bauksit dengan melarang ekspor bahan mentah bauksit, namun masih menekankan pentingnya kebutuhan dalam negeri terhadap produk turunan seperti aluminium.
Meskipun kebijakan hilirisasi telah mulai menunjukkan hasil nyata, Menteri Bahlil menyoroti bahwa tidak semua pihak mungkin nyaman dengan kebijakan tersebut. Bagi Indonesia, langkah ini merupakan jalan yang benar, meskipun akan menimbulkan ketidaknyamanan baik dari pihak luar maupun dalam negeri. Seiring dengan hal itu, Indonesia terus berkomitmen untuk mengembangkan industri hilir guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat sektor ekonomi nasional.
