Upaya pengamanan sumber daya alam nasional mendapat perhatian serius dari pemerintah dengan dilaksanakannya Latihan Terintegrasi TNI 2025 di Bangka Belitung pada Rabu, 19 November 2025. Sebanyak 68 ribu prajurit dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara diterjunkan untuk mendukung operasi ini. Latihan serupa juga digelar di Morowali untuk memperluas cakupan pengamanan. Seluruh langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi langsung Presiden Prabowo, yang menilai perlindungan aset strategis negara kini kian mendesak seiring maraknya penambangan ilegal yang mengancam negeri.
Presiden Prabowo menyampaikan kekhawatiran atas banyaknya lokasi tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung yang jumlahnya disebut mencapai seribu titik, mengakibatkan kerugian besar secara ekonomi dan kerusakan lingkungan. Menurut Presiden, praktik ilegal tersebut telah menyebabkan berkurangnya hingga 80 persen produksi timah nasional dan membuat upaya pelestarian alam semakin sulit dilakukan.
Dalam menanggapi situasi ini, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa latihan yang dilakukan oleh TNI tidak sekadar menampilkan kekuatan militer, melainkan menjadi bentuk nyata dalam menegakkan kedaulatan serta keamanan negeri. Ia menuturkan, kehadiran personel TNI harus mampu mempertegas penegakan peraturan, agar sumber daya alam Indonesia tidak mudah dieksploitasi secara tidak sah. Lokasi latihan seperti Desa Mabat di Bangka menjadi saksi upaya TNI dalam mendukung kebijakan pemerintah.
Uji Coba OMSP demi Jaga Sumber Daya
Latihan gabungan ini juga dimanfaatkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta jajaran, yang didampingi pejabat seperti Menteri ESDM, Jaksa Agung, dan Kepala BPKP, untuk menguji Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Menurut Panglima, fungsi TNI tidak terbatas hanya pada pertahanan militer konvensional, namun juga pada perlindungan sumber daya nasional yang selama ini menjadi target utama penambang ilegal di Bangka Belitung dan Morowali.
Sebagai bentuk respons nyata, Presiden Prabowo secara tegas memerintahkan TNI menutup akses keluar masuk hasil tambang ilegal. “Seluruh pergerakan barang keluar masuk di wilayah Bangka dan Belitung harus diawasi secara ketat oleh TNI sehingga negara tahu betul perputaran hasil tambang,” tegas Presiden dalam arahannya.
Praktik penyelamatan aset negara di lapangan pun diperlihatkan melalui sejumlah demonstrasi militer. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI menyaksikan langsung aksi Suguhkan Serangan Udara Langsung (SUL) tiga jet tempur F-16, serta aksi penerjunan taktis dari pasukan Kostrad. TNI AL turut menampilkan simulasi penangkapan ponton tambang ilegal dengan dua kapal perang, sementara pasukan Koopssus TNI melakukan pengamanan dan penguasaan titik galian pasir yang jadi sasaran eksploitasi ilegal.
Tidak hanya sampai di situ, tim gabungan juga meninjau langsung hasil tangkapan ponton ilegal di Dermaga Belinyu serta memastikan lokasi galian pasir di Dusun Nadi diamankan dari aktivitas ilegal. Seluruh aksi tersebut menegaskan bahwa perlindungan sumber daya alam telah menjadi bagian pokok dalam menjalankan fungsi TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa, tidak semata soal penegakan hukum tetapi juga menyentuh aspek strategis pertahanan negara.
Penempatan latihan di Bangka Belitung dipilih karena potensi strategis wilayah ini terhadap ketahanan ekonomi nasional, serta posisinya yang rentan terhadap praktik eksploitasi liar. Pemerintah berharap kehadiran kekuatan militer akan memberi efek jera bagi pelaku penambangan ilegal dan memperkuat posisi pemerintah dalam menjaga kekayaan negara.
Sinergi antara institusi pemerintahan dan TNI diharapkan dapat mempercepat upaya penertiban, serta mengedepankan peran militer dalam menjaga nilai-nilai kedaulatan dan keamanan pada setiap jengkal tanah air.
Sumber: TNI Siap Perang Lawan Mafia Tambang: Latihan Gabungan Besar Di Bangka Belitung Uji Doktrin OMSP
Sumber: TNI Gelar Latihan Gabungan, Kirim Sinyal Perang Ke Mafia Tambang Ilegal
