Kajati Kaltim yang diwakili oleh Kajati Kaltim Assoc. Prof. Dr. Supardi, SH.MH bersama sejumlah narasumber menggelar diskusi panel di Kejaksaan Tinggi Kaltim. Diskusi panel ini diselenggarakan dalam rangka merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKODIA) Tahun 2025, bekerja sama dengan Yayasan Prakasa Borneo. Diskusi ini mengangkat tema “Tata Kelola dan Penegakan Hukum di Sektor Pertambangan Batubara.”
Dalam siaran pers yang diterima, Kajati Kaltim menyampaikan bahwa Provinsi Kaltim memiliki kekayaan alam yang luar biasa namun hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Kajati Kaltim menyatakan bahwa tata kelola dan penegakan hukum di sektor pertambangan sangat penting mengingat aktivitas pertambangan sering kali dilakukan dengan cara korup. Dalam diskusi, ditekankan bahwa penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi harus membawa perbaikan tata kelola, bukan hanya pemidanaan hukuman dan pengembalian kerugian negara.
Kajati Kaltim juga menyoroti masalah tindak pidana di sektor pertambangan yang berdampak ekonomi dan sosial. Peran seluruh stakeholder termasuk pemerintah, DPRD, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan provinsi Kaltim yang bebas dari korupsi. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, mencakup 130 peserta dari berbagai instansi dan lembaga.
Kajati Kaltim menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas usaha yang mengelola sumber daya alam, tanpa melibatkan praktek korupsi sehingga pendapatan daerah dapat optimal. Diskusi ini juga mendorong implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan amanat undang-undang agar kekayaan alam dapat dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Timur secara adil. Semua pihak diharapkan aktif dalam memantau dan menjaga tata kelola sektor pertambangan demi keberlangsungan pembangunan yang benar dan berkelanjutan.
