Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, baru-baru ini memberlakukan undang-undang tentang Bank dan Aktivitas Perbankan di Republik Kazakhstan. Undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada bank sentral negara untuk mengatur kripto yang dapat diperdagangkan di bursa yang diatur. Selain itu, terdapat lebih dari lima amandemen yang berbeda yang merupakan bagian dari undang-undang tersebut, yang mencakup regulasi pasar keuangan, komunikasi, dan prosedur kepailitan.
Salah satu aspek penting dari undang-undang tersebut adalah pengenalan kerangka peraturan komprehensif untuk aset keuangan digital. Undang-undang ini juga memberikan kontrol yang lebih ketat terhadap mata uang kripto “tidak terjamin” seperti Bitcoin dan Ethereum.
Kazakhstan telah memperkenalkan sebuah kerangka terurai untuk aset keuangan digital, yang mengkategorikan aset keuangan digital menjadi tiga jenis yang berbeda. Setiap jenis aset ini akan tunduk pada mekanisme pengawasan yang berbeda. Mulai dari stablecoin yang didukung oleh mata uang fiat, hingga aset keuangan digital yang didukung oleh instrumen keuangan lainnya dan instrumen keuangan yang diterbitkan secara elektronik di platform digital.
Dengan adanya undang-undang ini, operator platform digital akan memiliki peran baru sebagai entitas pasar keuangan yang dilisensikan dan diberi wewenang untuk menerbitkan aset-aset tersebut. Mereka akan tunduk pada persyaratan instrumen keuangan tradisional, termasuk protokol manajemen risiko dan standar perlindungan investor.
