Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi menolak undangan untuk bergabung dalam “Board of Peace” (Dewan Perdamaian) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dewan tersebut bertujuan mengawasi rekonstruksi Gaza pasca perang Israel-Hamas. Keputusan penolakan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Pascal Confavreux, menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Paris dan Washington terkait pembangunan kembali wilayah yang rusak akibat konflik tersebut.
Dewan Perdamaian Trump yang dipimpin langsung oleh Trump merupakan bagian dari rencana Amerika Serikat yang didukung oleh PBB untuk mendemiliterisasi dan membangun kembali Gaza. Berbagai tokoh internasional telah menerima undangan untuk bergabung, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Prancis menolak undangan ini berdasarkan alasan prinsipil terkait mandat dan legalitas hukum internasional. Salah satu alasan utamanya adalah cakupan wilayah kerja dewan yang dianggap terlalu luas dan tidak terfokus pada Gaza. Prancis juga menunjukkan keprihatinan terhadap rasionalitas rencana tersebut dalam hubungannya dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sikap Prancis ini sejalan dengan kekhawatiran yang diungkapkan sebelumnya oleh Irlandia terkait keleluasaan mandat Dewan Perdamaian tersebut. Dengan penolakan ini, Prancis memilih untuk tetap menggunakan kerangka kerja Dewan Keamanan PBB dalam menangani krisis di Timur Tengah daripada bergabung dalam inisiatif baru dari pemerintahan Trump yang dianggap kurang spesifik dalam mandatnya.
