Transformasi demokrasi tidak selalu berlangsung mulus atau lurus ke depan. Kerap kali, kemajuan demokrasi justru terjadi dengan gerak naik-turun, mengikuti gelombang perubahan sosial dan politik yang tidak dapat sepenuhnya diprediksi.
Teori Samuel Huntington (1991) menegaskan bahwa demokrasi adalah rangkaian proses bergelombang, bukan satu titik akhir yang mutlak tercapai. Prinsip ini sangat relevan untuk memahami dinamika hubungan antara kekuasaan sipil dan militer di Indonesia. Kepemimpinan militer pun harus mengikuti irama dan kebutuhan zaman, berubah menyesuaikan tahap-tahap demokratisasi yang sedang terjadi.
Jika menilik sejarah pasca reformasi tahun 1998—yang menandai berakhirnya rezim Orde Baru—Indonesia turut serta dalam arus global gelombang ketiga demokratisasi. Namun, pencapaian demokrasi Indonesia tidak serta-merta selesai setelah transisi kekuasaan. Kenyataannya, demokrasi berkembang secara bertahap; pada setiap dimensinya, kemajuan kerap tidak seragam dan penuh kompromi antara sipil dan militer (Aspinall, 2005; Mietzner, 2012). Oleh karena itu, membaca situasi konstelasi kekuatan sipil dan militer membutuhkan pemahaman mendalam tentang fase demokrasi yang sedang berjalan.
Setidaknya, perjalanan demokratisasi di Indonesia berlangsung dalam tiga babak. Pertama, masa transisi setelah kejatuhan otoritarianisme. Kedua, proses awal konsolidasi demokrasi. Ketiga, masa konsolidasi yang, sayangnya, masih rapuh dan bahkan oleh sebagian pengamat dijuluki sebagai demokrasi yang tidak lagi sepenuhnya liberal (Mietzner, 2020). Masing-masing tahap membawa tantangan kepemimpinan militer sendiri-sendiri, dan tulisan ini menyoroti hal tersebut tanpa menyinggung kepemimpinan sipil secara spesifik.
Pada babak paling awal, yaitu pasca reformasi, tantangan utama bukan pada penguatan militer defensif, melainkan pada mengurangi dominasi militer dalam kehidupan politik. Agenda utama periode ini tidak lepas dari usaha depolitisasi tentara, membongkar keterlibatan mereka dalam jabatan sipil, serta memastikan pengendalian sipil atas keputusan militer (Linz dan Stepan, 1996; Crouch, 2010).
Tipe Panglima TNI yang ideal di masa transisi adalah sosok yang sanggup menjaga netralitas politik dan patuh pada aturan formal. Mereka tidak diharapkan menjadi pembaru radikal, melainkan stabilisator yang mampu membuat militer berfokus pada fungsi pertahanan negara dan tidak terjebak ke dunia politik praktis (Huntington, 1957).
Seiring dengan berubahnya konteks, Indonesia memasuki proses konsolidasi awal demokrasi. Walau ancaman terhadap pemerintahan sipil dari militer kian mereda, struktur hubungan sipil-militer belum kokoh. Bahayanya, militer kadang diberdayakan di luar kerangka pertahanan untuk menutupi kelemahan birokrasi sipil atau mengelola konflik dan krisis (Croissant dkk., 2013).
Reformasi militer di tahap ini menghasilkan kemajuan pada ranah formal dan legal, tetapi perubahan substantif di tubuh militer berjalan lamban (Wardoyo, 2017). Dengan demikian, model kepemimpinan militer yang dibutuhkan adalah yang menekankan loyalitas sesuai prosedur—melaksanakan perintah otoritas sipil secara taat hukum, tanpa membuka peluang tafsir personal yang bisa melebar ke domain politik (Feaver, 2003). Di sini, pemisahan yang tegas antara urusan militer dan sipil sangat vital.
Akan tetapi, pada fase konsolidasi lanjutan, dinamika baru muncul. Secara kasat mata, pemilu dan proses elektoral berjalan baik, tetapi kualitas mekanisme demokrasi konstitusional seringkali menurun. Kekuatan eksekutif cenderung menguat sementara fungsi pengawasan melemah (Power, 2018). Situasi ini memperlihatkan relasi sipil-militer yang semakin lentur; militer diberi ruang lebih untuk mengisi kekosongan birokrasi atau mengambil tugas non-pertahanan (Aspinall dan Mietzner, 2019).
Pada fase ini, norma-norma hasil reformasi terdahulu menjadi rawan terkikis jika tidak dijaga dengan ketat oleh nilai-nilai internal militer. Kualitas pemimpin militer yang ideal mesti berkembang; tidak cukup hanya netral dan profesional, tetapi harus memiliki kapasitas untuk secara sadar menahan diri dari godaan memperluas wilayah kebijakan, walau mandat politik terbuka lebar (Bruneau dan Croissant, 2019).
Mempelajari perjalanan Panglima TNI dari masa ke masa, terlihat spektrum gaya kepemimpinan. Ada tipe yang sangat tangguh secara operasional, cepat menyikapi instruksi nasional, dan efektif di masa darurat atau pembangunan. Namun, mereka kadang rawan mengaburkan garis pembatas antara ranah sipil dan militer jika diterapkan pada fase demokrasi rapuh. Ada pula pemimpin yang teknokratis dan steril dari politik, fokus pada tugas pokok matra, namun sulit memberikan dampak lintas sektor di kala dinamika politik meningkat.
Di antara kedua kutub, terdapat model kepemimpinan yang bersifat koordinatif, jarang tampil ke publik, tetapi solid dalam menjaga kesinambungan sistem. Gaya kepemimpinan ini bisa menyeimbangkan kebutuhan loyalisme institusional dengan keharusan menaati otoritas sipil tanpa hasrat memperbesar peran militer. Pada masa sekarang, justru tipe seperti inilah yang paling mampu merespon kebutuhan penguatan kendali demokrasi.
Artinya, Panglima TNI yang dibutuhkan hari ini bukanlah perwira yang paling kuat atau populer di media, namun mereka yang paling bisa memastikan capaian reformasi militer tetap terjaga di tengah tekanan politik sehari-hari. Pemimpin militer harus pandai menerjemahkan arahan Presiden secara sinergis tanpa menambahkan ambisi institusional yang berpotensi merusak keseimbangan sipil-militer.
Disiplin prosedural, kemampuan menyatukan matra, serta kekuatan menjaga netralitas politik menjadi indikator utama figur Panglima yang ideal. Dalam tugas-tugas non-pertahanan, mereka harus bertindak sebagai pelengkap agenda nasional, bukan menjadi motor eksplorasi kekuasaan.
Faktanya, tantangan terbesar saat ini justru datang dari adanya hubungan yang terlalu elastis antara militer dan sipil. Kerjasama yang tidak terukur atau tanpa rem, berisiko membuka pintu pelemahan prinsip demokrasi. Sebab itu, figur militer yang dibutuhkan adalah mereka yang tidak hanya ahli dan berpengalaman, tetapi juga memiliki komitmen teguh pada prinsip kendali demokratis.
Tulisan ini tidak hendak menghakimi para Panglima TNI terdahulu, mulai dari Jenderal Wiranto sampai ke Jenderal Agus Subiyanto, tetapi menempatkan kepemimpinan militer sebagai hasil refleksi atas tiap fase demokrasi yang dilalui bangsa ini. Demokrasi adalah kesepakatan besar bangsa, yang hanya dapat bertahan bila didukung oleh pemimpin militer dan sipil dengan komitmen kuat pada prinsip-prinsip demokratisasi.
Jika tantangan masa lalu adalah dominasi militer, maka tantangan hari ini adalah menjaga agar militer tidak menjadi alat kekuasaan sipil yang terlalu lentur. Kepemimpinan militer yang matang justru harus mampu meredam dorongan ekspansi peran, bertindak hati-hati, menjaga stabilitas serta tetap fokus menjalankan fungsi pertahanan sesuai porsi yang telah diamanatkan oleh reformasi. Dengan demikian, kendali demokrasi dapat terus dipertahankan, dan Indonesia terhindar dari ancaman kemunduran demokrasi.
Sumber: Kepemimpinan Militer Dan Seni Menahan Diri Dalam Konsolidasi Demokrasi Indonesia
Sumber: Kepemimpinan Militer Dan Seni Menahan Diri Di Era Konsolidasi Demokratik
