Seringkali, wacana reformasi TNI dipusatkan pada kemungkinan militer kembali campur tangan di urusan sipil. Namun, jika ditelaah lebih dalam, persoalan sesungguhnya jauh melebihi sekadar isu keterlibatan militer di luar ranahnya. Struktur internal dan konsep karier di tubuh militer menjadi permasalahan utama yang cenderung terabaikan publik.
Pada 4 Maret 2026, Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menginisiasi forum diskusi yang mengupas tuntas isu karier militer dan profesionalisme, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kampus serta lembaga riset seperti Aditya Batara Gunawan, Beni Sukadis, dan Yudha Kurniawan.
Tantangan Perbatasan Fungsi Sipil dan Militer
Secara teori, militer dan sipil memiliki ranah kerja yang jelas. Namun dalam praktiknya, batas itu sering membingungkan, bahkan beririsan, sehingga menimbulkan dilema profesionalisme pada aparatur militer. Jika aspek ini dibiarkan tanpa pengawasan yang cermat, integritas TNI bisa terancam.
Menurut Aditya Batara, sistem promosi di tubuh TNI kerap menjadi medan tarik-menarik antara aturan meritokrasi dan politik personal. Promosi perwira lebih sering dipengaruhi jejaring dan hubungan dekat dengan pengambil keputusan politik, bukan semata prestasi objektif.
Fakta ini makin terasa dalam konteks politik yang sangat personalis. Seorang pejabat bisa naik ke jabatan signifikan karena pertimbangan loyalitas, bukan karena memenuhi kriteria teknis dan profesional.
Dinamika pemilihan Panglima TNI yang harus melewati persetujuan DPR selama ini diklaim sebagai mekanisme kontrol sipil. Namun, Yudha Kurniawan mengingatkan mekanisme semacam ini dapat menjadi saluran politisasi baru, sehingga TNI berpotensi menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.
Konteks global menunjukkan variasi dalam model hubungan sipil-militer. Di Inggris, misalnya, penunjukan pimpinan militer tak perlu persetujuan legislatif, menegaskan bahwa tidak ada satu format tunggal untuk tata kelola militer di negara demokrasi.
Tantangan Struktural: Ketidakseimbangan Jabatan dan Surplus Perwira
Beni Sukadis menyoroti bahwa penataan profesionalisme militer tidak boleh berhenti pada pemisahan formal antara TNI dan Polri atau regulasi semata. Sistem promosi yang adil masih menyisakan banyak persoalan karena keberadaan “orang dalam” kerap menenggelamkan sistem berbasis prestasi.
Yudha Kurniawan menambahkan, TNI mengalami ketimpangan internal berupa kelebihan perwira terhadap pos jabatan yang tersedia. Struktur ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas pendidikan militer, minimnya slot promosi, hingga alokasi dana pertahanan dan pelatihan yang belum ideal.
Ketimpangan ini mendorong terjadinya ekspansi struktur TNI ke sektor-sektor di luar pertahanan, sekadar untuk menyerap jumlah personel yang berlebih. Ini tentu memberi ruang bagi TNI untuk memainkan peran di ranah sipil, baik secara formal maupun informal.
Rotasi Panglima dan Pola Kekuasaan
Isu rotasi matra dalam jabatan Panglima TNI sering disalahpahami sebagai suatu keharusan. Beni Sukadis menunjukkan bahwa fakta di lapangan tidak selalu demikian. Transisi antar Panglima dari matra sama tetap dimungkinkan.
Hal tersebut memperlihatkan bahwa keputusan strategis lebih dipengaruhi kepentingan politik dan preferensi pemimpin nasional daripada aturan rotasi yang tertulis maupun tidak tertulis.
Membaca Relevansi Reformasi Ketika Demokrasi Memudar
Diskusi panjang ini memperjelas bahwa pembenahan internal TNI mutlak diperlukan, terutama saat demokrasi Indonesia dikritik tengah mengalami kemunduran. Hubungan sipil-militer seharusnya tidak hanya bicara tentang membatasi ruang gerak militer, tapi juga memperkuat institusi sipil agar tidak mudah melibatkan militer untuk kepentingan jangka pendek.
Penting bagi Indonesia untuk menegakkan profesionalisme internal TNI dan memastikan setiap keputusan internal, khususnya promosi dan jabatan, tetap berada di bawah prinsip meritokrasi. Kontrol sipil memang vital, tapi intervensi berlebihan dari unsur politik ke urusan karier militer justru berpotensi menggerus kemandirian dan disiplin TNI.
Pengalaman negara-negara demokrasi maju menunjukkan, penghormatan atas domain organisasi militer dalam urusan internal menjadi bagian kunci menjaga profesionalisme. Indonesia seharusnya meniru prinsip ini agar reformasi TNI benar-benar berdampak tanpa memperburuk relasi sipil-militer.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
