Komite Senat Australia telah mengeluarkan laporan mengenai kerangka kerja regulasi aset digital yang diusulkan pemerintah. Laporan tersebut mendukung undang-undang yang akan membawa platform kripto dan layanan kustodian di bawah layanan keuangan Australia. Langkah ini diambil untuk modernisasi pengawasan aset digital yang berkembang pesat namun masih diatur secara tidak merata.
Sebelumnya, regulator Australia telah melakukan langkah-langkah seperti pendaftaran AUSTRAC wajib untuk bursa kripto dan konsultasi Departemen Keuangan untuk membawa platform aset digital ke dalam kerangka kerja layanan keuangan negara. RUU Amandemen Korporasi (Kerangka Kerja Aset Digital) 2025 yang diusulkan dan diterbitkan bertujuan untuk menciptakan rezim perizinan dan kepatuhan bagi bisnis yang memegang atau mengelola token digital atas nama klien.
Dalam kerangka kerja tersebut, operator platform aset digital dan layanan penyimpanan aset berbasis token akan perlu memiliki Lisensi Layanan Keuangan Australia, mematuhi standar keamanan aset, dan memenuhi persyaratan pengungkapan saat menerima klien ritel. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menutup celah regulasi yang memungkinkan bisnis untuk menyimpan aset digital klien tanpa perlindungan yang diperlukan dalam keuangan tradisional.
Undang-undang tersebut juga mendefinisikan konsep inti seperti “token digital,” “platform aset digital,” dan “platform kustodian tokenisasi,” dengan tujuan membawa perantara yang berurusan dengan aset pelanggan di bawah hukum layanan keuangan yang ada. Jika diimplementasikan, aturan akan mencakup masa transisi enam bulan untuk penyedia yang belum memiliki Lisensi Layanan Keuangan Australia.
