Rehab Kantor Gubernur Kaltim: Analisis Sorotan Publik

Perdebatan mengenai anggaran rehabilitasi Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana. Menurut Yenni, renovasi atau rehabilitasi kantor gubernur adalah hal yang umum dalam pemerintahan daerah. Setiap kepala daerah memiliki hak untuk menyesuaikan ruang kerja sesuai kebutuhan, asalkan tetap mengikuti ketentuan anggaran dan regulasi yang berlaku. Isu rehabilitasi kantor gubernur muncul setelah angka anggarannya beredar di media sosial tanpa penjelasan detail mengenai kondisi bangunan maupun item pekerjaan yang direncanakan. Yenni menilai diskusi publik sebaiknya difokuskan pada transparansi kebutuhan anggaran, bukan langsung menuduh pemborosan. Selama proses rehabilitasi dilakukan sesuai aturan, kebijakan tersebut seharusnya dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan operasional pemerintahan. Yenni juga menekankan pentingnya melihat kebijakan anggaran secara objektif agar perdebatan publik tidak dipengaruhi oleh narasi di media sosial.

Source link