Tiongkok telah menerapkan kontrol ketat terhadap mata uang kripto dan perdagangan aset digital spekulatif. Namun, negara ini juga aktif mendorong penggabungan inisiatif blockchain dalam sektor keuangan dan infrastruktur data. Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Oktober 2019 mengakui teknologi blockchain sebagai “terobosan” penting untuk inovasi teknologi inti yang mandiri. Beliau mendesak percepatan pengembangan aplikasi berbasis blockchain dan integrasinya dalam ekonomi nyata. Sebagai contoh, pada April 2021, Biro Pajak Shenzhen meluncurkan sistem faktur elektronik blockchain pertama di Tiongkok. Meskipun demikian, pada bulan September tahun yang sama, Tiongkok melarang transaksi dan penambangan kripto sebagai bagian dari upaya penindakan yang lebih luas di berbagai lembaga pemerintah. Meski larangan itu diberlakukan, Tiongkok tetap menjadi negara penambangan Bitcoin terbesar ketiga di dunia. Pada bulan Januari 2026, Tiongkok berkontribusi sebesar 11,7% terhadap total hashrate global, menurut data dari Compass Mining.

