Akademisi Soroti Peran Militer dalam Pembangunan Nasional
Pada sebuah diskusi di Jakarta, Akademisi Sosial-Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengungkapkan keprihatinannya terhadap peran militer dalam tata kelola ranah sipil dan pembangunan nasional saat ini. Menurutnya, kecenderungan remiliterisme dan dominasi militer dapat menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Peran Militer dalam Ranah Sipil
Ubedilah Badrun mempertanyakan pembagian ruang antara militer dan sipil yang seharusnya berjalan secara demokratis. Ia menilai bahwa adanya kecenderungan remiliterisme dipengaruhi oleh sosiologis masa lalu dan imajinasi politik elit kekuasaan. Latar belakang ini mengakibatkan kurangnya ruang dialog kritis dan berkembangnya ketegangan ekonomi nasional di Indonesia.
Pendekatan Keamanan dalam Proyek Sipil
M. Aryanang Irsal, Manajer Program IGJ, menyoroti dominasi pendekatan keamanan dalam proyek-proyek sipil, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Investasi asing dan korporasi internasional dalam proyek-projek negara seringkali menyebabkan konflik agraria dan sosial yang merugikan masyarakat adat dan lokal.
Kritik terhadap Program Pemerintah
Syaiful Hidayatullah, Peneliti Hukum dan Litigasi Strategis, mengkritisi penempatan militer dalam program proyek seperti Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, keterlibatan militer dalam urusan sipil dapat membahayakan demokrasi dan kedaulatan negara.
Syaiful menekankan perlunya evaluasi terhadap peran TNI dalam program-program ini untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Ia menilai bahwa militer harus patuh pada hukum sipil jika terlibat dalam urusan sipil dan harus menghindari sikap persuasif-militeristik yang dapat menimbulkan rasa takut di masyarakat.
