Gencatan Senjata AS dan Iran Menghancurkan Karier Politik Netanyahu
KESEPAKATAN gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kini menjadi mimpi buruk politik bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Keputusan ini dinilai menghancurkan tiga pilar utama karier politik Netanyahu sekaligus menjebaknya dalam dilema keamanan baru yang pelik, hanya beberapa bulan menjelang pemilihan umum Israel.
Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang selama ini mencitrakan diri sebagai sosok yang paling mampu “menyetir” Washington kini justru disingkirkan secara terang-terangan oleh sekutu utamanya? Lebih jauh lagi, Netanyahu yang menjadikan perlawanan terhadap Iran sebagai pusat kebijakan keamanannya, kini harus melihat Teheran keluar dari konflik ini dalam posisi yang bisa dibilang lebih kuat.
Dilema Politik Netanyahu
Pilihan yang dihadapi Netanyahu saat ini sama sekali tidak menguntungkan. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, merangkum situasi ini di hadapan Knesset (Parlemen Israel):
“Pilihannya adalah konfrontasi langsung dan merusak dengan sekutu terbesar kita, atau menyerah secara tunduk terhadap kepentingan Israel.”
Kritik tajam dari Presiden AS Donald Trump, yang menyebut Netanyahu tidak memiliki penilaian yang baik saat memerintahkan serangan ke Beirut, langsung dimanfaatkan oleh rival politiknya. Terlebih lagi, sekutu sayap kanan di kabinet koalisinya sendiri mulai memberikan tekanan berat, terutama terkait tuntutan Iran agar gencatan senjata ini mencakup penghentian operasi militer di semua lini, termasuk Lebanon.
Mantan pejabat Mossad dan spesialis Iran, Sima Shine, turut mempertanyakan sikap AS:
“Sulit dipahami mengapa Amerika menerimanya. Dengan membiarkan Iran menentukan apa yang akan terjadi di Lebanon, AS memberi Iran peluang untuk terus mendukung Hizbullah, dan memastikan Hizbullah tetap menjadi aktor politik utama di arena Lebanon. Israel tidak senang dengan hal itu – baik lembaga keamanan maupun politik,” cetusnya.
Perubahan Strategi Israel
Selama ini, narasi keamanan selalu menjadi modal utama Netanyahu untuk menggaet pemilih. Pasca-serangan 7 Oktober 2023, ia mengubah kebijakan keamanan Israel menjadi lebih agresif dengan prinsip memotong ancaman secara langsung, bukan sekadar membendungnya.
Namun, meski militer Israel telah menghancurkan sebagian besar Gaza dan menewaskan lebih dari 73,000 orang, kelompok tersebut nyatanya masih menguasai separuh wilayah dan mulai menegaskan kembali kekuasaannya. Pendekatan baru ini juga memaksa pasukan Israel menduduki area luas di Gaza, Lebanon, dan Suriah, yang kini mulai menguras sumber daya militer dan cadangan Israel hingga ke titik kritis tanpa adanya jalur diplomasi yang jelas.
Analis senior urusan Iran di Institute for National Security Studies (INSS), Danny Citrinowicz, menilai Israel harus merumuskan ulang strateginya:
“Setiap tindakan militer Israel yang dianggap di Washington sebagai upaya menyabotase perjanjian diperkirakan akan menghadapi tanggapan keras dari AS,” tulisnya dalam harian Israel Hayom.
Janji politik Netanyahu yang mengklaim sebagai pelindung terbaik dari ancaman regional kini tampaknya mulai terbantahkan oleh realitas di lapangan. (BBC/Z-2)
