Amerika Serikat Mengizinkan Pegawai Pemerintah untuk Menggunakan TikTok Lagi
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah memberikan izin kepada pegawai federal untuk mengunduh dan menggunakan TikTok di perangkat resmi pemerintah. Ini merupakan pembatalan dari larangan sebelumnya yang diberlakukan pada tahun 2022 karena alasan keamanan nasional. DOJ menyatakan bahwa larangan tersebut dicabut setelah adanya pengalihan kendali atas data pengguna dan operasional TikTok di Amerika Serikat ke perusahaan patungan TikTok USDS.
Alasan di Balik Pembatasan Sebelumnya
Sebelumnya, larangan penggunaan TikTok di perangkat pemerintah diberlakukan karena adanya kekhawatiran bahwa data pengguna dapat diakses oleh pemerintah Tiongkok melalui perusahaan induk ByteDance. Namun, dengan adanya pembentukan TikTok USDS, kekhawatiran tersebut diatasi. Saat ini, perusahaan patungan tersebut mengendalikan operasional TikTok dan data pengguna di Amerika Serikat.
Peran TikTok USDS dalam Penyelesaian Masalah
Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati pada bulan Januari, investor asal Amerika dan investor global kini memiliki mayoritas saham sebesar 80,1 persen dalam TikTok USDS. Sementara itu, ByteDance tetap memegang 19,9 persen saham minoritas. Dengan adanya struktur kepemilikan baru ini, Departemen Kehakiman menyatakan bahwa risiko keamanan nasional yang menjadi dasar larangan sebelumnya telah diatasi.
Selain itu, DOJ juga menegaskan bahwa versi TikTok yang beroperasi saat ini di Amerika Serikat sudah tidak lagi menimbulkan risiko keamanan nasional yang pernah menjadi dasar larangan penggunaan sebelumnya. Dengan demikian, pegawai di lingkungan cabang eksekutif diperbolehkan untuk memasang aplikasi TikTok pada perangkat resmi mereka, asalkan tetap mematuhi kebijakan dan aturan di tempat kerja masing-masing.
