Jika Anda seorang penjudi di Rusia, Anda mungkin tidak akan senang dengan berita terbaru ini: Anda masih tidak bisa menggunakan kripto untuk bertransaksi di dalam negeri Rusia.
Undang-undang yang baru disahkan hanya mengizinkan penggunaan kripto untuk perdagangan internasional, khususnya untuk perusahaan Rusia yang membayar mitra asing dengan Bitcoin agar dapat menghindari sistem perbankan Barat. Meskipun demikian, rubel tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di Rusia.
Gambaran Umum Undang-Undang Baru
Wakil Ketua Komite Anggaran dan Pajak Duma Negara, Kaplan Panesh, menjelaskan bahwa ketika Rancangan Undang-Undang (RUU) ini pertama kali disahkan pada bulan April, legislator merancangnya dengan memperhatikan kedudukan rubel Rusia.
“Dengan undang-undang ini, perusahaan-perusahaan Rusia bisa menggunakan mata uang kripto untuk membayar mitra asing, sehingga mereka dapat mengakali pembatasan sanksi yang ada,” ujar Kaplan.
Perubahan Aturan Akibat Sanksi Barat
Rusia telah menjadi target sanksi dari negara-negara Barat sejak tahun 2014, dan sanksi semakin diperketat setelah invasion Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Uni Eropa bahkan telah melarang semua transaksi kripto dengan entitas Rusia. Namun, Moskow terus merespons dengan menciptakan undang-undang baru.
Putin sendiri telah menandatangani undang-undang terkait penambangan kripto di Rusia pada bulan Agustus 2024, sehingga menjadikan Rusia sebagai produsen Bitcoin terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat berdasarkan Indeks Hashrate tahun 2026. RUU terbaru ini juga mencakup aturan perdagangan dan penyelesaian, melengkapi kerangka regulasi yang telah dibangun oleh pemerintah Rusia sejak sanksi pertama kali diberlakukan.

