Globalisasi telah membawa negara-negara semakin terhubung dalam arus keuangan, informasi, dan distribusi barang. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, interkoneksi ini juga menciptakan potensi risiko besar. Seperti yang dikemukakan oleh Farrell dan Newman (2019), pergerakan lintas batas tersebut membuka peluang bagi munculnya ancaman baru sekaligus memperluas instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk meredam atau bahkan memperparah dampak risiko. Fenomena ini menjadi lebih jelas ketika melihat kasus Perang Ukraina maupun Perang Iran dalam beberapa tahun terakhir.
Dampak peperangan saat ini tidak terbatas pada area konflik saja, melainkan dapat memengaruhi ekonomi dan stabilitas global. Perang Ukraina, yang berlangsung sejak 2022, telah membawa gangguan besar terhadap ketersediaan pangan internasional. Sementara itu, konflik dengan Iran menjadi ancaman serius bagi suplai energi, terutama minyak, yang pasokannya menjadi tidak menentu. Kedua perang ini juga menyoroti bahwa masalah distribusi seringkali lebih krusial daripada sekedar menurunnya produksi. Contohnya, ketegangan di Selat Hormuz akibat Perang Iran tidak mewajibkan penutupan jalur secara total, cukup dengan ancaman ranjau atau serangan rudal sudah mampu menggandakan premi asuransi dan membuat perusahaan pelayaran menunda operasinya. Hal ini menyebabkan penurunan drastis aliran minyak, dari 20 juta menjadi hanya 2,7 juta barel per hari—persitiwa yang disebut IEA (2026) sebagai salah satu gangguan pasokan minyak terbesar sepanjang sejarah.
Begitu pula, pada Perang Ukraina, lebih dari 90 persen ekspor pertanian utama Ukraina sebelumnya melewati pelabuhan di Laut Hitam. Ketika jalur itu terganggu oleh peperangan, upaya pengalihan menggunakan jalur darat, sungai, dan pelabuhan negara tetangga hanya bisa menutup sebagian kekurangan. Dampaknya, rantai distribusi yang tersendat akhirnya merambat ke produksi. Rusia dan Belarus, sebagai pemain utama ekspor pupuk dunia, saat rantai pasoknya tersendat, negara-negara lain terancam gagal panen di musim selanjutnya. Hal ini membuktikan bahwa distribusi, akses pada input produksi, dan solusi alternatif sama pentingnya dengan skala produksi itu sendiri.
Fenomena “chokepoint” atau titik cekik semakin relevan dalam konteks jaringan ekonomi global. Ketergantungan pada satu simpul vital, baik itu pelabuhan, selat, atau bahkan pusat data dan infrastruktur digital, menjadikan seluruh sistem rentan jika titik tersebut terganggu. Farrell dan Newman menggambarkan bagaimana kekuatan untuk membatasi akses pada chokepoint tersebut dapat dimanfaatkan dalam strategi ekonomi maupun militer. Dalam situasi damai, efisiensi tinggi bisa dihasilkan, namun saat terjadi konflik, justru berbalik menjadi titik lemah yang mudah dieksploitasi.
Dalam sejarah terbaru, penggunaan instrumen ekonomi sebagai alat peperangan semakin nyata. Fishman (2025) mendokumentasikan contoh pemanfaatan gangguan pada jaringan suplai barang, finansial, hingga sistem teknologi (seperti pemutusan akses perangkat lunak atau sistem pembayaran) sebagai bagian dari strategi perang. Meskipun alatnya berbeda, esensinya tetap sama—fungsi vital negara bisa dilumpuhkan tanpa harus melakukan serangan fisik secara langsung. Perubahan ini tidak mengubah sifat perang sebagai alat mencapai kepentingan politik, tetapi memperluas cakupan konsekuensi yang bisa ditimbulkan.
Efek domino dari perang jelas tidak berhenti pada negara utama pelaku konflik. Ekspor gandum yang tersumbat dari Ukraina menekan keamanan pangan negara-negara yang menggantungkan impor dari wilayah tersebut. Gangguan aliran minyak di Selat Hormuz menyebabkan harga energi dunia melonjak dan memukul negara berkembang seperti Indonesia. Ini berarti bahwa konsekuensi perang bisa dirasakan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik.
Dampak global tersebut harus dikalkulasikan oleh Indonesia dalam menyusun pertahanan nasional. Terdapat dua skenario besar: Indonesia bisa menjadi target operasi, dimana musuh akan berupaya menyerang atau menghambat fungsi vital seperti pelabuhan, pasokan energi, komunikasi, hingga pusat data; atau Indonesia terdampak secara tidak langsung lewat perang di kawasan lain yang memperburuk akses terhadap sumber daya esensial. Dua contoh—pangan terganggu akibat Perang Ukraina dan energi akibat Perang Iran—mengilustrasikan betapa mudah jaringan vital menjadi lumpuh, bahkan tanpa gempuran militer langsung.
Ketergantungan pasukan pada bahan bakar, logistik, transportasi, dan teknologi berarti setiap pemutusan jalur suplai juga dapat melumpuhkan kemampuan bertahan dan aksi militer Indonesia. Oleh karena itu, perencanaan pertahanan tidak bisa hanya berorientasi pada jumlah kekuatan dan ancaman serangan fisik, melainkan harus mampu menilai apakah fungsi penopang ini tetap berjalan manakala peperangan terjadi di luar negeri. Tidak berarti militer harus mengelola seluruh sektor vital tersebut—namun logika pertahanan harus berubah dari yang bersifat sektoral menjadi fungsional.
Strategi pertahanan yang adaptif harus mampu memetakan kebutuhan jaringan vital, menyiapkan jalur alternatif, menciptakan redundansi, serta melindungi simpul kritis agar tetap berfungsi di tengah krisis. Sekadar swasembada tidak cukup bila proses distribusi dan bahan baku masih sangat tergantung dari luar. Sebaliknya, ketergantungan masih bisa ditolerir jika negara punya alternatif, cadangan, dan sistem darurat yang handal.
Bagi Indonesia, pelajaran utama adalah pentingnya menjaga konektivitas. Kerentanan bukan hanya pada selat laut utama, namun juga pada pelabuhan, terminal logistik, kilang, infrastruktur energi, pusat data, sistem pembayaran, hingga kabel bawah laut dan jaringan distribusi antar pulau. Solusi bukanlah membebaskan diri dari semua relasi global, tetapi memahami bahwa semakin besar interdependensi, semakin kritis kebutuhan proteksi terhadap titik-titik rawan.
Pertanyaan pertahanan utama bukan lagi hanya dari mana serangan akan dilancarkan, tapi fungsi apa yang jika lumpuh dapat melumpuhkan daya tahan negara, dan berapa lama kita bisa bertahan tanpa simpul vital tersebut. Jika tidak, masa depan anak-anak Indonesia pun bisa terancam. Seperti anak yang ingin menjadi dokter tapi hanya memiliki satu buku lusuh dan akses terbatas untuk belajar—ketahanan dan masa depan bangsa sangat tergantung pada kemampuan negara menjaga akses pada sumber-sumber utama pengetahuan dan kehidupan. Membantu memperluas literasi dan akses, misalnya melalui gerakan donasi buku, menjadi langkah nyata menjaga masa depan bangsa Indonesia, sebab membangun ketahanan bukan hanya soal militer, tetapi juga pendidikan dan kapasitas sosial di seluruh pelosok negeri.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas
