Selain Etika, RUU Kripto Terbaru Juga Mencakup Pengawasan Protokol Perdagangan Non-DeFi
Pada bulan Juli lalu, Presiden Trump menyetujui ketentuan yang kontroversial yang melarang pejabat publik, pegawai pemerintah, dan pasangan mereka untuk menerbitkan atau menjadi sponsor aset digital. Ketentuan tersebut, yang akan ditegakkan oleh Departemen Kehakiman AS dan berlaku hingga Januari 2029, menuai kritik dari pihak Demokrat karena dianggap kurang memadai. Sebagai respons, Senator Republik Thom Tillis bersama Demokrat mengajukan versi lain dari RUU tersebut.
Menurut laporan dari Politico, anggota Demokrat tidak sepenuhnya mendukung versi terbaru dari RUU tersebut, yang sangat penting agar dapat disahkan. Meskipun begitu, RUU tersebut tidak mengalami perubahan signifikan dalam hal etika dan tetap memberikan wewenang utama dalam penegakan aturan kepada Departemen Kehakiman.
Pengawasan Protokol Perdagangan Non-DeFi
RUU terbaru juga memasukkan aspek yang penting, yaitu pengawasan terhadap protokol perdagangan non-DeFi. Protokol perdagangan non-DeFi didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan atau mengubah fungsi, operasional, atau aturan konsensus dari protokol perdagangan keuangan terdesentralisasi.
Dalam RUU ini, protokol perdagangan non-DeFi akan tetap diawasi dan diharuskan untuk mendaftar pada Commodity Futures Trading Commission (CFTC) selama aturan-aturan yang sesuai sedang disiapkan oleh Departemen Keuangan AS. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan dari pihak Demokrat demi menjaga transparansi dan keamanan di industri kripto.
