Pejabat senior keuangan Korea Selatan dijadwalkan bertemu dengan perwakilan bursa kripto besar pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pertemuan ini berlangsung ketika pelaku industri mendorong pemerintah menunda penerapan pajak kripto yang saat ini direncanakan mulai berlaku pada Januari 2027.
Sejumlah bursa yang diundang antara lain Upbit, Bithumb, Coinone, DigitalX, dan Gopax. Perwakilan Digital Asset Exchange Alliance (DAXA) juga akan hadir dalam pertemuan tersebut. Organisasi itu mewakili 27 penyedia jasa aset virtual yang telah terdaftar di Korea Selatan.
Pemerintah dengarkan kesiapan industri
Delegasi pemerintah akan dipimpin Wakil Menteri Pertama Keuangan dan Ekonomi Kwon Dae-young. Ia didampingi Direktur Jenderal Kebijakan Keuangan Digital Komisi Jasa Keuangan (FSC), Yoo Young-jun.
Agenda pertemuan tersebut digelar di tengah meningkatnya kekhawatiran industri mengenai kesiapan teknis dan aturan pelaksanaan pajak. Seorang pejabat bursa kripto mengatakan kepada Yonhap pada Minggu, 18 Oktober 2026, bahwa sejumlah ketentuan transaksi belum ditetapkan secara final.
“Standar untuk berbagai jenis transaksi belum final, dan waktu persiapan infrastruktur makin sempit. Ada pandangan bersama yang mendukung penundaan awal pemungutan pajak,” ujar pejabat tersebut.
Pernyataan itu menggambarkan alasan utama bursa meminta penundaan. Selain masih adanya standar yang belum rampung, perusahaan juga menilai waktu untuk menyiapkan infrastruktur pendukung semakin terbatas sebelum jadwal pajak dimulai.
RUU usulkan pemungutan mulai 2029
Desakan penundaan juga telah masuk ke jalur legislatif. Anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea, Park Min-gyu, mengajukan rancangan undang-undang (RUU) penundaan pajak kripto pada Jumat, 16 Oktober 2026.
RUU tersebut tidak sekadar menggeser tanggal penerapan ke waktu tertentu, melainkan mengaitkannya dengan kesiapan pertukaran data aset kripto antarnegara. Berdasarkan rancangan itu, pemungutan pajak dimulai pada 1 Januari di tahun kedua setelah Korea Selatan mulai berbagi data melalui Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) milik Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Seoul memperkirakan pertukaran data pertama melalui kerangka tersebut berlangsung pada 2027. Jika perkiraan itu menjadi dasar perhitungan, pemungutan pajak kripto akan dimulai pada 2029.
Rencana tersebut berbeda dari jadwal yang berlaku saat ini, yakni Januari 2027. Karena itu, pertemuan antara pejabat pemerintah dan pelaku bursa menjadi salah satu tahap penting dalam pembahasan mengenai kesiapan sistem, standar transaksi, serta kemungkinan perubahan waktu penerapan pajak kripto di Korea Selatan.

