Rencana Securities and Exchange Commission (SEC) untuk membuka ruang bagi perdagangan saham berbasis token mendapat perhatian dari pelaku industri. Sejumlah organisasi meminta regulator memperjelas perlindungan investor, hak pemegang instrumen, serta mekanisme pelaporan sebelum kerangka tersebut diterapkan secara lebih luas.
AIMA minta hak investor diperjelas
Alternative Investment Management Association (AIMA) termasuk pihak yang mendorong revisi terhadap ketentuan yang disiapkan. Dalam suratnya, asosiasi tersebut meminta agar tersedia informasi yang menjelaskan hak-hak hukum investor dan risiko yang berpotensi berdampak pada pihak pengelola.
Menurut AIMA, penerbit perlu menyampaikan perbedaan antara utilitas atau eksposur ekonomi sebuah instrumen dan hak kepemilikan yang melekat padanya. Pembedaan itu juga harus mencakup hak penukaran (redemption), arus kas, serta hak-hak kontraktual.
“Penerbit harus membedakan antara utilitas atau eksposur ekonomi dengan hak kepemilikan, penukaran (redemption), arus kas, dan hak-hak kontraktual,” tulis AIMA dalam suratnya.
AIMA juga menyarankan agar pelaporan peristiwa dilakukan secara disesuaikan dengan karakteristik instrumen. Selain itu, asosiasi tersebut meminta adanya penanganan yang jelas ketika informasi tertentu memang tidak tersedia. Usulan ini disampaikan agar informasi yang diterima investor tidak mencampuradukkan manfaat ekonomi suatu aset dengan hak hukum yang sebenarnya dimiliki.
Pengecualian lima tahun untuk perdagangan on-chain
SEC turut mengusulkan innovation exemption yang telah lama dinantikan. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada September dan membuka peluang bagi perdagangan saham dalam bentuk token (tokenized stocks) secara on-chain.
Pengecualian itu berlaku selama lima tahun. Dalam periode tersebut, tempat perdagangan tertentu yang disebut tokenized securities venues tidak diklasifikasikan sebagai bursa efek. Ketentuan yang sama juga memberikan pengecualian bagi penyedia likuiditas tertentu dari klasifikasi sebagai dealer atau pedagang efek.
Pengecualian bagi penyedia likuiditas berlaku ketika mereka memperdagangkan saham atau menyediakan likuiditas melalui automated market maker (AMM), yaitu kontrak pintar (smart contracts). Dengan skema tersebut, aktivitas perdagangan dan penyediaan likuiditas berbasis token dapat berlangsung dalam kerangka pengecualian yang ditetapkan SEC.
Namun, Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) menilai masih ada aspek penting yang harus segera ditangani, terutama menyangkut perlindungan investor. Dalam surat yang disampaikan pada Senin, SIFMA juga meminta perubahan terhadap mekanisme partisipasi atau opt-in bagi penerbit instrumen.
“Masa berlaku keringanan selama lima tahun ini membuat penyelesaian berbagai pertanyaan tersebut sejak awal menjadi sangat penting, karena keputusan desain di tahap awal akan membentuk praktik pasar jauh sebelum kerangka kerja permanen diadopsi,” tulis SIFMA dalam suratnya.
Pernyataan AIMA dan SIFMA sama-sama menempatkan kejelasan hak, pelaporan, dan perlindungan investor sebagai isu yang perlu diselesaikan sejak awal, sebelum keputusan desain dalam skema pengecualian lima tahun tersebut membentuk praktik pasar.

