Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, memperhatikan kepentingan pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri dalam konteks restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Rizal, pemisahan ini menjadi sangat penting karena ancaman yang dihadapi Indonesia semakin kompleks dan beragam.
Dalam sebuah diskusi di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Rizal menekankan bahwa pemisahan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri akan membantu BIN untuk fokus sesuai dengan mandat masing-masing. Menurutnya, pemisahan ini memperjelas kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri.
Rizal juga menyoroti pentingnya aspek pengawasan dalam pembahasan restrukturisasi BIN. Menurutnya, pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan. Tantangan pengawasan terhadap lembaga intelijen seperti BIN dianggap sangat kompleks.
Muhammad Haripin, seorang peneliti BRIN, juga menegaskan kebutuhan untuk memperkuat peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui rekrutmen yang lebih terstruktur. Meskipun SDM BIN telah mengalami peningkatan, Haripin menekankan perlunya menjaga agar pendidikan untuk para intelijen tidak terpolitisasi.
Aisha Kusumasomantri dari Indo Pacific Strategic Intelligence menyoroti pentingnya penguatan intelijen luar negeri mengingat ancaman eksternal yang semakin nyata dan kompleks. Ancaman seperti destabilisasi politik dapat berdampak pada stabilitas keamanan nasional.
Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, berpendapat bahwa perubahan orientasi untuk fokus pada ancaman eksternal serta penguatan peran sipil dalam intelijen sangat diperlukan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik dalam sistem pertahanan negara.
