Banyak calon jamaah haji furoda dari Indonesia menghadapi masalah dalam menerima visa haji mereka. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa keterlambatan ini juga terjadi di beberapa negara lain. Penerbitan visa haji furoda merupakan kewenangan otoritas Arab Saudi, bukan tanggung jawab Kementerian Agama. Sebagai respons, Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) terus memantau proses penerbitan visa haji furoda melalui sistem Nusuk.
Masyarakat diingatkan agar berhati-hati terhadap tawaran haji murah yang menjanjikan keberangkatan menggunakan visa furoda, yang belum terbit secara resmi. Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri, Puji Raharjo, menekankan bahwa Pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan ketat terkait visa haji, di mana calon jamaah yang menggunakan visa non-haji akan langsung dideportasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memastikan mereka memiliki visa haji resmi sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Situasi ini menimbulkan kebingungan bagi calon jemaah haji, karena pengajuan visa dapat menjadi proses yang rumit dan membingungkan. Penolakan visa seringkali terjadi karena beberapa kesalahan umum, seperti ketidaksesuaian data, format foto yang tidak sesuai, dokumen yang tidak lengkap, dan laporan bank yang tidak dilegalisasi. Oleh karena itu, penting bagi pelamar visa untuk memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur dengan benar dan menyediakan semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan tertentu. Hal ini akan membantu mencegah penolakan visa dan memastikan rencana perjalanan tetap berjalan lancar.
