Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto memberikan dukungannya terhadap langkah tegas Kementerian Lingkungan Hidup dalam penanganan kerusakan lingkungan akibat penambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Menurutnya, perlindungan lingkungan hidup yang baik merupakan bagian integral dari penegakan HAM. Mugiyanto menekankan bahwa hak atas lingkungan yang sehat adalah hak dasar yang harus dijamin untuk mengakses lingkungan yang seimbang, sehat, dan berkelanjutan. Ia juga menyoroti pentingnya mengakui hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang baik, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan tujuan melindungi ekosistem dan individu yang bergantung pada lingkungan tersebut.
Mugiyanto juga menyoroti regulasi di tingkat nasional, seperti Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara internasional, ia membahas adopsi hak atas lingkungan yang sehat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 2022, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas lingkungan yang sehat. Mugiyanto juga mendesak pihak terkait untuk mengevaluasi praktik pertambangan di daerah lain yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, sambil memberikan dukungan terhadap upaya regulasi untuk memastikan operasional perusahaan sesuai dengan standar HAM.
Selain itu, Mugiyanto menyoroti pentingnya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi sebagai langkah untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup dalam menangani kasus di Raja Ampat yang sejalan dengan amanat Astacita. Mugiyanto merujuk pada program dalam Astacita 2 yang menegaskan pentingnya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, serta perlindungan keanekaragaman hayati flora dan fauna. Mugiyanto menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap norma-norma HAM.
