Pentingnya Validasi Data Kemiskinan BPS

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian utama, meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini melaporkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,47% per Maret 2025. Namun, laporan ini banyak disindir oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) karena tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurut Bank Dunia, sekitar 68,2% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yang jauh melebihi angka resmi BPS yang hanya mencatat 23,8 juta jiwa. Celios menyoroti bahwa perbedaan data nasional dan internasional disebabkan oleh perbedaan definisi dan pendekatan, serta metodologi pengukuran kemiskinan yang dianggap usang oleh BPS selama lima dekade. Kritik ini juga menyentuh dampak ketidakakuratan data terhadap kebijakan pemerintah, di mana alokasi anggaran perlindungan sosial dapat terpengaruh akibat angka kemiskinan resmi yang terlalu rendah. Celios mendorong perlu adanya reformasi dalam metodologi pengukuran kemiskinan nasional, termasuk penerbitan Peraturan Presiden yang mendefinisikan ulang kemiskinan dan pendekatan baru berbasis pendapatan yang dapat dibelanjakan. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan berbagai indikator kesejahteraan dalam evaluasi pembangunan, sehingga keseluruhan kesejahteraan rakyat dapat terukur dengan lebih akurat.

Source link