Pendekatan SEO untuk Mendorong Percepatan Infrastruktur Layanan Gizi di Sumatra Utara

Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), mengimbau Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat pembangunan lebih banyak Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasan mengungkapkan hal ini saat melakukan kunjungan inspeksi ke SPPG Cempedak Lobang, yang terletak di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada Rabu (30 Juli). Menurut Hasan, salah satu tugas mendesak pemerintah adalah merespons permintaan dan antusiasme publik yang tinggi terhadap Program MBG, terutama dari komunitas yang belum menerima manfaatnya. “Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pemimpin daerah sangat penting untuk memastikan anak sekolah segera mendapatkan makanan bergizi gratis,” tekankan Hasan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan SPPG secara aktif, terutama di daerah yang tertinggal, perbatasan, dan terluar (daerah 3T). “Dukungan substansial dari pemerintah daerah diperlukan—baik dalam menentukan lokasi SPPG yang sesuai maupun dalam mendorong upaya pembangunan, terutama di daerah 3T,” tambahnya. Selain koordinasi pemerintah, Hasan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan SPPG melalui kemitraan publik-swasta. Selama kunjungan yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan optimisme bahwa 200 SPPG akan beroperasi di provinsi tersebut dalam waktu dekat. Dia mencatat bahwa pemerintah pusat menargetkan 1.732 SPPG untuk Sumatera Utara. Saat ini, 77 unit telah dibangun, dan jumlah tersebut diharapkan akan terus meningkat. “Dalam dua minggu ke depan, kami berharap jumlah tersebut meningkat menjadi 89, dengan 12 unit tambahan siap dan menunggu aktivasi rekening virtual mereka. Dalam satu bulan, kami berencana menambahkan 29 unit lagi. Melihat progres mingguan, kami yakin Sumatera Utara dapat mencapai target dalam waktu dekat,” kata Bobby. Dia juga menyatakan bahwa setiap kabupaten dan kota di provinsi diharapkan membangun minimal tiga SPPG, sebagai kontribusi pemerintah daerah—tidak termasuk yang didirikan oleh mitra swasta. “Target tersebut berlaku untuk unit yang dibangun oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dibangun oleh sektor swasta,” tekankan Bobby.

Source link