Pimpinan DPR telah menerima dan merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Selama pertemuan hari ini, kami menjamin kepada mereka bahwa DPR akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap isu-isu yang dibawa mahasiswa. Pimpinan DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya.
Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dan akan dilanjutkan setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai. Revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, namun dengan harapan agar RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini. Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini merupakan tekad bersama dari seluruh anggota untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakan itu sebagai dasar evaluasi untuk masa depan.

