Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan berencana mengajukan rancangan undang-undang (RUU) terkait regulasi stablecoin pada bulan Oktober mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat adopsi stablecoin di Asia, menarik minat institusi keuangan, dan memperkuat infrastruktur keuangan digital. Korea Selatan, bersama dengan Jepang, diakui sebagai negara yang memimpin dalam penggunaan aset digital.
Presiden Circle, Heath Tarbert, telah membahas peluang kerja sama dengan sejumlah bank besar di Korea Selatan terkait stablecoin. Rencana pertemuan Tarbert dengan bank-bank utama seperti KB Kookmin dan Hana merupakan langkah lanjutan dari upaya pemerintah Korea Selatan untuk merilis aturan terkait penerbitan, manajemen agunan, dan pengendalian risiko terkait stablecoin.
Diharapkan bahwa RUU yang diajukan akan memberikan kepastian hukum terkait penerbitan stablecoin, termasuk kemungkinan peluncuran stablecoin berbasis won selain USDC. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem aset digital di Korea Selatan dan mempercepat perkembangan teknologi keuangan digital di kawasan tersebut.
