Pemerintah Indonesia perlu melakukan peninjauan dan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi (MBG) yang saat ini sedang berjalan. Hal ini penting agar pemerintah dapat fokus pada perbaikan tata kelola program dan merancang desain yang lebih jelas dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Berdasarkan analisis dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), program ini telah berjalan lebih dari enam bulan tanpa tata kelola yang jelas, yang berisiko memperparah kasus seperti keracunan dan konsumsi pangan ultraolahan.
CIPS juga mengidentifikasi permasalahan seperti kurangnya kerangka regulasi yang jelas untuk MBG, yang masih belum diatur dengan baik dalam peraturan tertentu. Selain itu, target jumlah penerima manfaat yang dipercepat tanpa evaluasi mendalam juga dapat meningkatkan risiko program ini. Penambahan anggaran untuk MBG yang diambil dari anggaran pendidikan juga menimbulkan pertanyaan efektivitas program ini.
Selain itu, jumlah kasus keracunan yang terus meningkat menunjukkan kebutuhan untuk evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Pihak INDEF juga menyoroti masalah fiskal yang timbul akibat program ini menyedot anggaran pendidikan dan kesehatan. Rekomendasi kebijakan termasuk penghentian sementara program ini, evaluasi menyeluruh, dan penyesuaian skema pelaksanaan. Jika program ini tetap dilanjutkan, fokus harus diberikan pada lima provinsi prioritas dengan prevalensi stunting dan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
