Peristiwa pembatalan hasil putaran pertama pemilihan presiden di Rumania oleh Mahkamah Konstitusi menjadi alarm global tentang rapuhnya demokrasi di era digital. Dinamika yang terjadi di Rumania mengingatkan seluruh negara dengan sistem pemilu berbasis digital, seperti Indonesia, bahwa serangan siber kini telah berevolusi sebagai alat perang modern untuk menggoyang demokrasi.
Apa yang dialami Rumania tidak hanya soal kerentanan teknis, melainkan juga soal perang opini yang dikendalikan oleh kekuatan asing. Serangan yang terorganisir dengan baik ini melibatkan taktik ganda: meretas sistem dan memanipulasi persepsi masyarakat melalui lautan informasi palsu. Model serangan hibrida ini jelas menunjukkan bahwa ancaman siber telah meningkat jauh dari sekadar tindakan kriminal, berubah menjadi instrumen negara untuk kepentingan strategis.
Serangan Siber Terstruktur pada Infrastruktur Politik
Laporan resmi dari Badan Intelijen Rumania menyingkap lebih dari 85.000 serangan siber yang diarahkan ke infrastruktur kritikal pemilu dalam periode singkat. Sasaran utama yaitu sistem TI dan sarana komunikasi milik panitia pemilu, dengan tujuan utama bukan sebatas mengambil data, tetapi mengacaukan proses hingga memanipulasi penghitungan suara. Kompleksitas dan masifnya serangan hanya mungkin dijalankan dengan sokongan sumber daya negara asing, memperkuat dugaan bahwa aktor di baliknya adalah organisasi yang didukung kekuatan luar negeri.
Manipulasi Publik melalui Jalur Disinformasi
Selain serangan teknis, Rumania juga menghadapi gelombang disinformasi yang sangat masif. Intelijen setempat memastikan serangan opini ini sebagian besar berasal dari kampanye pro-Moskow, dengan target mendorong figur tertentu—Calin Georgescu—melalui platform seperti TikTok dan Telegram. Strategi sistematis ini menyasar emosi pemilih, memperdaya publik dengan arus informasi menyesatkan. Bukti juga mengarah pada penggunaan dana asing mengalir ke influencer lokal dalam rangka memperluas jangkauan pesan, yang menyalahi aturan pembiayaan kampanye.
Akibat dari kombinasi serangan fisik dan digital, Mahkamah Konstitusi Rumania memutuskan seluruh hasil pemilu dibatalkan, mengingat proses demokrasi telah tercemar pelanggaran serius terhadap integritas hukum dan konsistensi fakta. Keputusan ini adalah refleksi tegas bahwa manipulasi siber, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat membatalkan validitas demokrasi.
Refleksi Kritis bagi Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Siber
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pemilih digital terbesar di Asia Tenggara mesti mengambil pelajaran. Ancaman tidak lagi hanya soal pencurian data, melainkan menyangkut intervensi yang mampu mengubah arah politik bangsa. Serangan digital yang menargetkan sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau instansi vital lain berpotensi mengikis kepercayaan rakyat, memunculkan instabilitas, bahkan delegitimasi pemerintah terpilih.
Kampanye disinformasi yang terstruktur dapat mengoyak bangsa dengan narasi gusar, memperburuk polarisasi, dan menjadi celah bagi intervensi asing untuk bermain di ranah geopolitik dan sosial. Dalam konteks ini, pertahanan siber harus menjadi prioritas utama, dan perangkat hukum serta keamanan negara harus dioptimalkan bukan hanya sebagai reaksi semata, tapi sebagai strategi pencegahan jangka panjang.
Koordinasi antar lembaga seperti BSSN, POLRI, TNI, hingga Kominfo sangat diperlukan untuk membangun pertahanan berlapis mengantisipasi skenario buruk. Masyarakat juga perlu diajak secara aktif melalui literasi digital yang lebih agresif. Deteksi dini, penguatan kapasitas penelusuran sumber serangan, serta edukasi terhadap hoaks dan pengaruh asing menjadi langkah kritis menjaga keutuhan kedaulatan.
Investasi pada teknologi pengawasan, pengembangan sumber daya digital, serta pembentukan tim reaksi cepat harus menjadi bagian dari sistem pertahanan nasional yang modern. Penting bagi Indonesia untuk menyiapkan skenario mitigasi, agar pengalaman pahit Rumania tidak terulang, dan demokrasi tetap terlindungi di tengah gempuran teknologi canggih dari luar.
