Kementerian Haji dan Umrah telah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dari pemerintah. Usulan tersebut mencakup rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp88,4 juta, dengan komposisi manfaat sebesar Rp33,48 juta atau 38 persen dari BPIH, dan besaran Bipih sejumlah Rp54,92 juta atau 62 persen dari BPIH. Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, menanggapi usulan itu dengan menyatakan bahwa hal tersebut masih merupakan tawaran awal dan akan terus berubah dinamis.
Menurut Mustolih, perubahan harga BPIH bisa dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar dan riyal, harga avtur, serta biaya penerbangan. Masyarakat yang akan berangkat haji tahun depan menginginkan agar BPIH diturunkan, namun keputusan tersebut harus mempertimbangkan sustainability keuangan haji dan kebutuhan silent majority jemaah haji tunggu. Pertimbangan atas penurunan BPIH juga melibatkan subsidi yang mungkin diterima oleh jemaah haji tunggu.
Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI akan terus membahas BPIH untuk pelaksanaan haji tahun depan. Mustolih menekankan pentingnya mendengarkan suara publik agar kebijakan terkait dengan BPIH menjadi lebih proporsional. Oleh karena itu, proses pembahasan BPIH akan berlangsung secara dinamis seiring dengan perkembangan kondisi eksternal dan internal yang memengaruhi biaya haji.
