Taiwan Sahkan Undang-Undang Baru untuk Industri Kripto
Parlemen Taiwan telah memberikan lampu hijau untuk undang-undang baru yang mengatur dunia kripto di negara tersebut. The Virtual Asset Service Act, atau Undang-Undang Layanan Aset Virtual, telah disahkan dalam pembacaan ketiga pada Selasa, 30 Juni 2026. Hal ini menandai langkah penting dalam mengatur platform perdagangan kripto dan penerbit stablecoin di Taiwan.
Regulasi Ketat untuk Penyedia Layanan Aset Virtual
Dengan disahkannya undang-undang ini, setiap penyedia layanan aset virtual diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi Pengawasan Keuangan sebelum mulai beroperasi. Selain itu, undang-undang ini memperkenalkan persyaratan ketat terkait keamanan cyber, pemisahan aset klien, dan kontrol internal. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan mencegah penyalahgunaan dalam dunia kripto.
Sebelumnya, bisnis atau individu yang menyediakan layanan kripto di Taiwan sudah harus menyelesaikan prosedur anti pencucian uang. Dengan undang-undang baru, platform yang telah mendaftar akan memiliki waktu untuk mengajukan lisensi dan memperoleh persetujuan FSC dalam rentang waktu tertentu. Sanksi pidana akan diberlakukan bagi pelanggar yang secara ilegal mengoperasikan layanan kripto atau stablecoin.
Persetujuan dari Bank Sentral dan FSC
Perusahaan yang berniat untuk menerbitkan atau mengelola stablecoin juga harus memperoleh persetujuan dari bank sentral dan FSC. Mereka juga diwajibkan untuk mempertahankan cadangan penuh sebagai langkah pengamanan. Undang-undang baru ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengelolaan aset kripto di Taiwan.
Dengan adanya undang-undang baru ini, diharapkan industri kripto di Taiwan akan menjadi lebih teratur dan aman bagi para pelaku usaha maupun konsumen. Kecerdasan legislatif Taiwan dalam merespons perkembangan industri kripto menjadi contoh bagi negara lain dalam mengatur sektor yang berkembang pesat ini.
