Tersangka DDW telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penyalahgunaan kewenangan sering terjadi dalam proses perizinan, termasuk modus suap untuk mempercepat terbitnya izin. Tindak Pidana Korupsi dengan modus suap/gratifikasi merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh KPK, terutama di sektor Pertambangan yang menjadi sektor vital di Indonesia.
KPK telah mendorong tata kelola yang transparan dan berintegritas dalam proses perizinan dan interaksi antara penyelenggara negara dengan pihak swasta. Melalui upaya preventif dan penegakan hukum, KPK berusaha mencegah korupsi pada sektor Pertambangan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan integritas. Tersangka DDW sendiri dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penahanan Tersangka DDW dilakukan selama 20 hari pertama di Cabang Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur mulai dari 9 hingga 28 September 2025. Langkah-langkah pencegahan korupsi dan penegakan hukum terus dilakukan oleh KPK untuk memastikan pengelolaan tambang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya integritas, KPK telah menjalankan program Panduan Cegah Korupsi (Pancek) untuk mendorong dunia usaha berkembang dalam lingkungan yang bersih dan adil.
