Ketua DPR Tanggapi 165 Kursi Komisaris BUMN Diisi Politisi

Ketua DPR RI, Puan Maharani, telah memberikan tanggapan terhadap temuan 165 kursi komisaris BUMN yang diisi oleh politisi dari total 562 kursi. Menurut Puan, UU BUMN yang baru diharapkan dapat membawa perbaikan dalam penempatan komisaris. Beliau percaya bahwa UU tersebut akan membantu menjadikan BUMN lebih profesional dan efektif. Sebelumnya, Transparency International Indonesia (TII) juga telah menemukan bahwa terdapat dominasi politisi dalam posisi komisaris di BUMN. Dari 562 posisi komisaris, 165 di antaranya memiliki latar belakang politik, dengan mayoritas berasal dari kader Partai Gerindra. Asri Widayati, peneliti TII, melaporkan bahwa praktik patronase politik dalam pengisian jabatan di BUMN masih kuat, dengan 104 komisaris berlatar belakang kader partai, dimana Partai Gerindra mendominasi jumlahnya. Selain itu, Sekretaris Jenderal TII, Danang Widoyoko, menambahkan bahwa fenomena ini menunjukkan pola patronase politik yang kuat dalam penempatan jabatan di BUMN. Oleh karena itu, data ini membuktikan bahwa posisi strategis di BUMN seringkali dimanfaatkan sebagai alat tukar dalam relasi politik, bukan semata-mata untuk kepentingan profesionalisme perusahaan.

Source link