Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat ramai memperbincangkan kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Media kerap menyoroti pertemuan bilateral, kehadiran di forum-forum multilateral, hingga interaksi langsung antara Presiden dengan para pemimpin negara lainnya.
Namun, masyarakat tidak selalu menanggapi agenda tersebut secara positif. Di platform digital seperti media sosial, sering muncul pertanyaan seperti, “Mengapa presiden sering ke luar negeri?” bahkan “Apa dampak konkret dari kegiatan itu?”
Reaksi seperti ini bisa dimengerti. Dalam keseharian, hasil dari aktivitas diplomasi memang kerap tidak kasatmata, berbeda halnya dengan proyek jalan atau bantuan langsung yang manfaatnya langsung terasa.
Padahal, diplomasi justru sangat krusial untuk menjaga kepentingan Indonesia di tengah dinamika global saat ini. Dunia sedang menghadapi berbagai ketidakpastian mulai dari persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, situasi Rusia-Ukraina yang belum usai, sampai ketegangan di Timur Tengah yang memicu gejolak ekonomi internasional.
Isu ini juga dibahas dalam diskusi IR Youth Talks yang diadakan oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Menurut Anggy Pasaribu, jurnalis sekaligus pemimpin Story of Anggy yang menjadi moderator diskusi, ada jarak pemahaman antara diplomasi pemerintah dan persepsi masyarakat. Publik memang menyadari Indonesia semakin aktif di percaturan internasional, tetapi banyak yang belum memahami alasan dan pentingnya langkah tersebut.
Anggy menekankan bahwa semua perkembangan di luar negeri memiliki efek ke dalam negeri, seperti harga-harga, stabilitas ekonomi, rantai pasokan, maupun lapangan kerja masyarakat Indonesia.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas juga menegaskan, fragmentasi geopolitik global semakin terasa, dan Indonesia harus mampu memelihara hubungan dengan berbagai pihak untuk meminimalkan risiko langsung yang mengancam negara berkembang.
Aloysius mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia masih berpegang pada prinsip bebas aktif, namun dalam praktiknya kini lebih luwes dan adaptif. Pendekatan fleksibel ini di dunia ilmu hubungan internasional biasa disebut “hedging”—di mana Indonesia menjaga relasi dengan berbagai kekuatan tanpa terjebak dalam satu blok tertentu.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa konsep tersebut telah bertransformasi menjadi “resilience-based hedging,” yang tidak hanya menjaga fleksibilitas hubungan luar, tapi juga memperkuat ketahanan domestik Indonesia agar tidak mudah terguncang dampak global.
Keterlibatan aktif Indonesia di forum-forum internasional seperti ASEAN, G20, hingga BRICS, menurut Broto, adalah bagian dari strategi menjaga ruang gerak negara di kancah dunia.
Sayangnya, strategi strategis ini tidak selalu diterima publik secara utuh. Di media, masyarakat hanya disuguhi potongan dokumentasi kunjungan dan seremoni, sementara tujuan jangka panjangnya kurang didiskusikan.
Anggy pun melihat bahwa masalahnya terletak pada penyampaian yang berhenti di lingkup elite. Bahasa yang digunakan dalam diplomasi seringkali terlalu teknis dan susah dicerna masyarakat awam.
Saat ini, komunikasi efektif menjadi tuntutan utama, sebab di era digital, opini sederhana dan viral dengan mudah mengalahkan narasi yang panjang. Pemerintah perlu menghadirkan juru bicara yang mampu menerjemahkan tujuan diplomasi ke bahasa yang akrab dan konkret bagi masyarakat luas. Masyarakat perlu tahu secara jelas mengapa kebijakan luar negeri penting dan apa manfaat nyatanya untuk ekonomi, keamanan, maupun kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks media sosial, bukan sekadar ramainya kehadiran digital yang penting, tetapi bagaimana substansi kebijakan diplomasi dijelaskan secara konsisten dan bukan hanya berfungsi sebagai alat defensif atau kampanye.
Secara keseluruhan, Indonesia punya tantangan ganda dalam diplomasi: bukan hanya memperjuangkan posisi di dunia yang kompetitif, namun juga memastikan masyarakat memahami serta mendukung arah kebijakan tersebut. Sebab, diplomasi yang efektif bukan sekadar soal pengakuan dunia internasional, melainkan juga menyangkut keterhubungan dan pemahaman dari rakyatnya sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
