Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak langsung menjadi kekuatan politik besar sebelum akhirnya dibubarkan pada 1966. Perjalanannya berlangsung lebih dari lima dekade, mulai dari pembentukan organisasi sosialis pada masa kolonial, keterlibatan dalam konflik bersenjata setelah kemerdekaan, kebangkitan melalui Pemilu 1955, hingga keruntuhan politik setelah peristiwa 30 September 1965.
Dari gerakan kolonial ke konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi tersebut berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kemudian dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan itu gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas PKI pun mengalami pembatasan dan tekanan sepanjang masa pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil dalam arena politik. Namun, partai itu menghadapi konflik besar pada 1948. Pada 18 September tahun tersebut, terjadi Peristiwa Madiun yang melibatkan PKI dan kelompok-kelompok kiri dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan mencatat Peristiwa Madiun sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang terdiri atas sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tanggal yang sama.
Pemerintah mengakhiri konflik itu dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sedangkan sebagian lainnya tewas. Peristiwa tersebut menjadi titik penting yang memperburuk hubungan PKI dengan pemerintah dan kelompok politik lain.
Kembali menjadi kekuatan politik utama
Setelah organisasinya mengalami kehancuran akibat Madiun 1948, PKI membangun kembali basis politik pada dekade 1950-an. Di bawah D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lainnya, partai ini memperluas pengaruh di kalangan buruh, petani, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya.
Kekuatan tersebut terlihat dalam Pemilu 1955. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan PKI memperoleh 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Hasil itu memberikan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU.
Dalam pemilihan anggota Konstituante, PKI meraih sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi. Perolehan tersebut menempatkan PKI sebagai salah satu kekuatan utama dalam demokrasi parlementer Indonesia.
Konfigurasi politik berubah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dimulainya masa Demokrasi Terpimpin. PKI mendukung gagasan Nasakom, yakni penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pada awal 1960-an, partai itu memiliki organisasi massa yang luas dan memperoleh ruang politik besar dalam pemerintahan Presiden Soekarno.
Namun, ketegangan dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lain terus meningkat. Perselisihan menyangkut politik, ideologi, organisasi massa, persoalan agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima menjadi bagian dari dinamika menjelang 1965.
G30S, kekerasan, dan pembubaran
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa itu dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Tanggung jawab dan tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi dalam peristiwa tersebut masih menjadi perdebatan historiografis. Narasi resmi pada masa Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber sejarah lain membahas keterlibatan berbagai aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan menindak PKI, organisasi yang dianggap terkait, serta orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisannya. Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai bentuk kekerasan.
Komnas HAM mencatat adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam rangkaian peristiwa 1965-1966, termasuk pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Dampaknya juga dirasakan keluarga serta orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI.
Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan yang membubarkan PKI dan menyatakan partai beserta organisasi massanya sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang melarang PKI beraktivitas di seluruh Indonesia serta melarang penyebaran dan pengembangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Soeharto kemudian diangkat sebagai presiden pada 1968, menandai perubahan besar dalam struktur politik Indonesia setelah 1965. Pemerintahan Orde Baru berlangsung hingga 1998.
ANRI menegaskan bahwa kajian mengenai PKI dan peristiwa 1965 perlu menggunakan beragam sumber arsip, termasuk koleksi Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. Perbedaan penafsiran mengenai aktor, motif, keterlibatan PKI, dan kekerasan setelah G30S masih menjadi bagian dari penelitian sejarah Indonesia.
