Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp11,4 triliun kepada Menteri Keuangan dalam acara yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa total uang tunai yang berhasil diselamatkan mencapai Rp31,3 triliun, yang akan digunakan untuk memperbaiki sekolah, rumah rakyat berpenghasilan rendah, dan memberikan manfaat kepada 2 juta masyarakat Indonesia. Penghargaan tinggi juga disampaikan kepada Satgas PKH atas pengorbanan dan kerja keras mereka.
Dana yang diserahkan pada acara tersebut mencakup berbagai sumber, termasuk denda administratif di bidang kehutanan, hasil penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana korupsi, setoran pajak, dan hasil denda lingkungan hidup. Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan baik di sektor perkebunan sawit maupun pertambangan. Selama periode tertentu, total dana yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada negara mencapai Rp371 triliun.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat untuk mencegah negara kehilangan uang, aset, wibawa, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya menjaga stabilitas nasional, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melawan praktik ilegal yang merugikan kekayaan alam Indonesia dan merugikan kepentingan rakyat secara luas. Hutan sebagai anugerah dari Tuhan harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
